Sonora Bangka.id - Pimpinan beserta Komisi I dan para anggota dari semua fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendatangi gedung DPR RI, Senin (6/7), guna menyampaikan rekomendasi tentang penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Forum Melayu Babel Bersatu (FMBB) beberapa waktu lalu.
"Alhamdulillah rombongan diterima langsung oleh Pimpinan Banleg DPR RI, tempat dimana RUU tersebut dirumuskan," kata Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi melalui pesan WA kepada SonoraBangka.id
Amri menuturkan, dalam hal ini pemerintah mengambil sikap berhati-hati sambil menyerap aspirasi masyarakat sehingga meminta penundaan pembahasan, apalagi RUU ini sama sekali belum dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI.
Menurut Amri, melihat materi substansi dari RUU ini, dapat menimbulkan riak-riak perpecahan di elemen masyarakat sehingga menggangu persatuan dan kesatuan serta kondusifitas daerah bahkan menimbulkan anarki di beberapa wilayah.
"Kami perwakilan DPRD mengharapkan DPR RI tidak melanjutkan sama sekali pembahasan ke tingkat lebih lanjut dan mengharapkan agar RUU ini dapat dikeluarkan dari Prolegnas," harapnya.
Menanggapi hal tersebut, disampaikan Amri, DPR RI memberikan apresiasi atas aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh DPRD Babel dan rekomendasi tersebut akan disampaikan ke seluruh anggota fraksi DPR RI untuk menjadi catatan dan masukan dari elemen masyarakat atas RUU tersebut.
"Dalam hal maksud mengeluarkan RUU dari Prolegnas, maka ada aturan Perundang-undangan tersendiri yang mengatur dan mekanismenya wajib diikuti oleh DPR RI " pungkasnya.