Find Us On Social Media :
Sejumlah warga dan nelayan yang menolak keberadaan KIP saat berkumpul di dusun II Desa Belo Laut (Istimewa)

Tolak Kapal Isap Produksi, Begini Alasan Ketua Nelayan Belo Laut

Yudi Wahyono Jumat, 27 November 2020 | 11:11 WIB

SONORABANGKA.ID - Secara tegas, Ketua Nelayan Desa Belo Laut,  Bangka Barat, Alfian, menyuarakan penolakannya terhadap operasi kapal isap produksi (KIP) di perairan setempat.

Penolakan tersebut diserukan Alfian bersama puluhan masyarakat lainnya, ketika mereka sedang berkumpul di Dusun II Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kamis (26/11/2020).

Menurut Alfian, kehadiran KIP ini akan mengancam mata pencarian mereka sebagai nelayan atau masyarakat pesisir.

Selain itu, dikatakannya, limbah kapal isap penambangan pasir timah di lautan juga dikhawatirkan dapat merusak alat tangkap nelayan. 

"Kami menolak, karena mata pencarian kami terganggu.  Hasil tangkapan kami bekurang, alat tangkap kami rusak akibat terkena limbah dari KIP," tutur Alfian saat berkumpul di Dusun II Desa Belo Laut, Kamis (26/11/2020).

 

Alfian mengklaim, hanya segelintir masyarakat yang setuju terhadap operasi KIP di Desa Belo Laut.

"Kalau yang pro hanya segelintir,  bisa dihitung dengan jari. Sebagian dari sini sebagian dari luar," ungkap Alfian sambil menyebut bahwa mereka belum pernah diberikan sosialisasi oleh perusahaan penambangan timah yang dimaksud.

Sementara Noridi,  Warga Dusun II Desa Belo Laut, juga mengklaim sebagian besar Warga Desa Belo Laut, menolak keberadaan KIP, mengingat mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada hasil laut. 

Noridi pun menyesalkan polemik KIP tersebut tidak pernah dibahas satu meja dengan masyarakat sekitar.

Ia menyebut, seharusnya masyarakat yang pro dan kontra diajak duduk bersama untuk membahas masalah ini, dengan melibatkan pihak perusahaan dan pihak terkait lainnya agar tahu apa sebenarnya yang dominan diinginkan warga.

Sementara itu, kehadiran aparat keamanan yang berjaga jaga di sekitar pantai dan Dermaga Desa Belo Laut, mengundang pertanyaan masyarakat. 

Noridi berharap,  polemik ini menjadi perhatian pemerintah, mulai pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

"Kami harap pemerintah RI supaya menghapus dan mencabut izin pertambangan, khususnya Desa Belo laut. Kalau bukan mengadu kepada mereka, kami mengadu ke siapa lagi," katanya.

 

Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judul Ketua Nelayan Belo Laut Tolak  KIP, Begini Alasannya