Find Us On Social Media :
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah (Tribunnews/ Herudin)

Menaker Terbitkan Surat Edaran Terkait Aturan Libur Pilkada Bagi Pekerja

Yudi Wahyono Selasa, 8 Desember 2020 | 14:38 WIB

SONORABANGKA.ID -  Untuk mensukseskan pelakasanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, maka Pemerintah telah menetapkan tanggal 9 Desember 2020 sebagai Hari Libur Nasional.

Terkait hal itu, maka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun mengingatkan para pengusaha agar memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk menggunakan hak pilihnya, sambil tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hal tersebut disampaikannya melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/14/HK.04/XII/2020 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, tertanggal 7 Desember 2020.

Surat tersebut ditujukan bagi Para Gubernur di seluruh Indonesia. Meskipun tidak semua daerah melangsungkan pilkada, Menaker menegaskan bahwa Hari Libur Nasional juga berlaku bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan.

“Bagi pekerja/buruh yang daerahnya melaksanakan pilkada dan harus bekerja pada hari pemungutan suara, maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya,” kata Menaker dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (7/12/2020).

Ia juga mengatakan, bagi pekerja/buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara, maka berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Begitupun dengan pekerja/buruh yang daerahnya tidak melaksanakan pilkada dan tetap harus masuk kerja, maka pelaksanaan hak-haknya sama, yakni berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, sebagai Hari Libur Nasional.

Petetapan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Menaker juga mengingatkan, pekerja/buruh, pengusaha, dan seluruh stakeholder untuk menggunakan hak suaranya dalam pilkada, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Selalu patuhi protokol kesehatan secara ketat, agar kita tetap produktif dan aman dari COVID-19,” pungkasnya.