SonoraBangka.id - Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) , dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta beberapa waktu lalu terkait permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Matras, Pemerintah Provinsi kembali gelar Rapat Koordinasi.Jumat (11/12/20).
Gubernur Erzaldi menjelaskan pertemuan kedua ini juga menindaklanjuti langkah PT Timah dalam mengatasi permasalahan aktivitas tambang di Matras yang telah ditetapkan pada pertemuan pertama, Senin (7/12/20) lalu.
Gubernur Erzaldi mengungkapkan, langkah-langkah hasil kesepakatan dalam rapat ini nanti akan diimplementasikan di masyarakat.
"Intinya, kita ingin wilayah Matras menjadi kondusif. Usaha pertambangan dapat terus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga nelayan bisa terus menangkap ikan,” ungkapnya.
Gubernur Erzaldi yakin ketika hal ini bisa dijalankan dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang kondusif. Ke depan, seluruh aktivitas akan dikawal oleh pihak keamanan yang dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan TNI jika diperlukan.
"Ke depan, PT Timah juga akan terus memaparkan kepada Pemprov. Babel langkah-langkah yang akan mereka lakukan ke depan,"pungkas Gubernur.