SonoraBangka.id - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman menyerahkan bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) kepada Kelompok Petani Kabupaten Bangka Tengah di Desa Lubuk Lingkuk, Jumat (02/06/2021).
Gubernur Erzaldi mengharapkan Bantuan yang diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi pupuk organik serta pangan secara berkelanjutan di Negeri Serumpun Sebalai.
Kemudian Ia memaparkan, bantuan UPPO tersebut berupa uang senilai Rp200 juta kepada kelompok tani untuk dibelanjakan sapi, mesin pengolah kotoran sapi menjadi kompos, dan kendaraan operasional roda tiga sebagai moda transportasi distribusi pupuk dan pakan ternak.
"Tahun ini Bangka Tengah mendapatkan 4 unit bantuan UPPO, kami usahakan menambah 6 unit lagi dengan syarat kinerja 4 kelompok tani sebelumnya memuaskan," ungkapnya.
Harapannya, dengan semakin banyak UPPO yang diproduksi, maka produk kompos kita meningkat dikarenakan, Pemprov. Babel saat ini sudah mulai menjalankan program food estate yang dicanangkan Pemerintah Pusat.
Nantinya juga, kelompok tani akan dipersiapkan ternak 1000 ekor sapi guna mewujudkan swasembada ternak pada tahun 2025.
"Maka para kelompok tani harus membuat perencanaan karena berimbas pada kebutuhan lahan serta pakan yang berkualitas," jelasnya.
Bantuan yang berasal dari Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RI itu, diserahkan gubernur kepada:
1. Kelompok Tani Air Bakung Jaya Desa Katis senilai Rp200 juta;
2. Kelompok Tani Air Tunas Baru Kelurahan Selan senilai Rp200 juta;
3. Kelompok Tani Air Saling Gumilang Desa Lubuk Lingkuk senilai Rp200 juta;
4. Kelompok Tani Air Makmur Desa Lubuk Besar senilai Rp200 juta.
Di samping itu, gubernur turut menyerahkan bantuan program pengguliran sapi dari Kelompok Tani Air Saling Gumilang ke Kelompok Mitra Tani sebanyak 8 ekor.
Gubernur juga menjelaskan, untuk pendirian lembaga vokasi pendidikan di bidang peternakan sedang diajukan yang berlokasi di Pelempang, Kabupaten Bangka Tengah. Ada pun Kementerian Pertanian sudah menyetujuinya namun, masih terkendala di Kementerian Pendidikan.
"Sementara terkait pengajuan lahan food estate, silakan ajukan koordinat lokasi hutan produksinya ke KPH Provinsi," ungkapnya.