SonoraBangka.id - Dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level III dan IV yang mulai diberlakukan pada 26 Juli 2021, secara otomatis mempengaruhi berbagai kebijakan dengan pembatasan aktivitas yang lebih ketat.Menyikapi hal ini Ketua Komisi 1 DPRD Babel Hellyana mengharapkan kebijakan PPKM di Provinsi Babel harus sejalan antara Provinsi dengan Kabupaten / kota.
"Iya, terkait Pemberlakuan PPKM, antara Provinsi dan Kabupaten /kota harus sejalan ,pak gubernur tolong koordinasikan kepada kabupaten / kota, jangan sampai ada kebijakan tapi terjemahan masing- masing berbeda, takutnya rakyat nanti bingung mau ikut yang mana,"ujarnya kepada SonoraBangka.id. Senin (26/07/21).
Menurut Politisi PPP ini, Perlu adanya gerakan bersama dalam memerangi covid-19, bisa saja pemerintah daerah mengerakkan organisasi perangkat daerah, asn dan lain sebagainya untuk menyampaikan informasi satu arah.
"Karena kebijakan yang dikeluarkan akan membingungkan masyarakat jika terjemahannya berbeda, provinsi seperti ini, kabupaten / kota seperti ini, tidak satu arah dan berbeda, reaksi masyarakat terkait PPKM tentu juga akan bermacam - macam,"ungkapnya.
Hellyana menuturkan komisi 1 DPRD Babel terus mendorong agar perang terhadap covid-19 di babel harus dilakukan bersama - sama, agar ekonomi Babel tidak terpuruk dan pembangunan bisa dijalankan.
"Jangan menganggap ada kebijakan sudah hebat, tapi tidak singkron antara provinsi dan kabupaten /kota,kebijakan yang bagus adalah kebijakan yang bisa diikuti oleh semua sampai ke tingkat RT atau bawah sekalipun,"pungkasnya.