Find Us On Social Media :
Seminar Arah Perencanaan Pembangunan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026, Rabu (30/3/2022). (Ist)

Untuk Wujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ini Kata Ketua DPRD Babel

Yudi Wahyono Kamis, 31 Maret 2022 | 20:24 WIB
 
SONORABANGKA.ID - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, berharap arah perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terencana, terukur dan representatif, sehingga dapat terwujud pembangunan dan kesejahteraan di masyarakat.
 
Hal itu disampaikan Herman Suhadi saat menyampaikan paparan pada acara Seminar Arah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026, di gedung Pertemuan dan serba guna Kabupaten Belitung, Rabu (30/03/2022).
 
Kegiatan yang di buka secara resmi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, dan dihadiri unsur forkopimda Bangka belitung, Sekretaris DPRD Babel M. Haris, AR. AP, kepala OPD Provinsi kepulauan Bangka Belitung, stakeholder beserta tamu undangan.
 
Ia menambahkan, tiga Peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah, antara lain, pertama, Legislasi Pembentukan Perda, kedua, anggaran dan fungsi DPRD yang ketiga, yakni Pengawasan.
 
"DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan porsi yang seimbang, setara dan sejajar dengan kepala daerah ", ungkapnya.
Selain itu, DPRD merupakan rekan kerja kepala daerah yang memberikan konsep check and balances dalam pemerintahan daerah.
 
"Memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, berkeadilan dan mengedepankan persatuan," tuturnya.
 
Dalam mengahadapi tantangan pembangunan kedepan, maka, diharapkan, untuk terus melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur, koordinasi antar stakeholder, sinkronisasi peraturan dan perundangan, serta bijak dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA, Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja.
 
"Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien mengedepankan kesejahteraan rakyat," harapnya.