SONORABANGKA.ID - Melalui Penyebarluasan Perda, Anggota DPRD Kep. Bangka Belitung, Nico Plamonia Utama mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Babel Nomor 2 Tahun 2018, di Hotel Santika Bangka, pada Sabtu (16/4/2022) sore.
Perda ini berisi tentang Perubahan atas Perda Provinsi Babel Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dalam ksempatan itu, Nico mengatakan, segmen yang hadir dalam acara ini adalah kalangan pelajar SMA/SMK, guru, pembina OSIS dan pihak lain yang berkecimpung di bidang Pendidikan.
Ia juga mengungkapkan, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah agar semua pihak bisa memahami, satu visi, satu asa dan satu pemahaman terkait pengembangan pendidikan menengah (SMA/ SMK) di Provinsi Babel.
"Selama ini kan kita ngomong, kok ada iuran, ternyata di Perda nya memang diperbolehkan. Nah, turunan Pergub nya maksimal 75 ribu, jadi kita awasi, apakah ada yang lebih dari 75 ribu, kalau lebih ya tidak boleh, itu pungli," terang Nico.
"Tapi, jangan juga menjadikan wali murid sebagai objek, harus ada peranan dari Pemerintah Provinsi, pihak swasta serta semua pihak yang peduli dengan pendidikan," imbuhnya.
Ia pun menyadari bahwa hingga kini sarana dan prasarana pendidikan di Babel masih banyak kurang, termasuk kualitas honorer yang hendak diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Nah skrg, kita dari honorer mau jadi PPPK, ini dipertanyakan juga, apakah sudah sesuai kemampuan, termasuk kemampuan dari APBD kita. PPPK ini kan mengikat, bedanya dengan ASN itu hanya di jenjang karir. Bebannya ada di APBD kita, mampu apa belum," tuturnya.
Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat, kalangan pelajar dan dan semua pihak-pihak terkait untuk saling memahami bahwa pengembangan pendidikan ini adalah tugas bersama.
Lebih lanjut, Nico berharap agar Pemprov Babel bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mampu melobi Pemerintah Pusat agar mendapatkan anggaran yang lebih banyak lagi, termasuk untuk pendidikan.
"Nah, tapi kalo misalnya PAD kita dak besar, trus bagi hasil kita dari pusat juga tidak besar, ya otomatis kualitas pendidikan dan kesehatan kita akan turun," ungkapnya.
"Harapan kedepannya, Pemerintah Provinsi, ayo sama-sama kita berjuang meningkatkan PAD. Yang kedua, bagaimana cara kita lobi-lobi pusat, agar anggaran kita nambah, baik itu DAU, DAK, apapun namanya termasuk bantuan-bantuan langsung kepada sekolah," pungkasnya.