SONORABANGKA.ID - Adalah Pemerintah Indonesia masih mengupayakan pemberian insentif terhadap kendaraan listrik berteknologi hibrida alias hybrid electric vehicle (EV).
Hanya saja untuk menerapkan kemudahan tersebut, diperlukan studi dan koordinasi antar kemeterian supaya pemberiannya optimal dalam mendorong percepatan penggunaan EV di pasar nasional.
Demikian diungkapkan Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika dalam Forum Editor Otomotif di BSD, Tangerang, Senin (22/7/2024).
"Kalau memang secara nasional Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) masih bisa dinegosiasikan tanpa harus wanprestasi atau mengingkari kebijakan KBLBB kita, ini perlu suatu diskusi," kata dia.
Putu menjelaskan, urgensi pemberian insentif PPnBM terhadap HEV seiring dengan pasar otomotif nasional yang melambat di sepanjang 2024.
Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada enam bulan pertama 2024 pasar mobil baru lesu 19 persen secara tahunan.
Secara geografis, penurunan signifikan pada sektor otomotif terjadi di wilayah Jawa-Bali. Bahkan sepanjang 2013-2023, porsi penjualannya anjlok dari 73 persen tersisa 33 persen saja.
"Sementara di luar Jawa, Sumatera misalnya, naik 20 persen pada periode sama. Diikuti Kalimantan sekitar 21 persen, dan Sulawesi 64 persen," ucapnya.
"Jadi, di luar Jawa itu pasarnya sedang meningkat. Sehingga kalau HEV bisa untuk diakselerasi ke sana pasar akan naik," lanjut Putu.
Hal senada disampaikan Plh. Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha BKPM Andi Subhan, yang mengatakan insentif PPnBM pada mobil hybrid bisa saja dilakukan.
Apalagi terdapat multiplier effect yang sangat luas ketika memang kebijakan dimaksud tepat sasaran. Namun memang tidak mudah untuk meloloskan usulan itu karena perlu dibincangkan lebih jauh.
"Menarik tadi permintaan PPnBM bisa diturunkan. Kenapa tidak? kalau memang itu harus bisa menjamin bahwa kestabilan untuk sektor otomotif bisa berjalan dengan baik, khususnya terkait ekosistem KBLBB," ucap dia.
"Kami sudah berupaya bagaimana caranya, tentunya kami kembali ke kebijakan-kebijakan insentif yang kita dorong, termasuk kebijakan energi di mana kita sudah menghilangkan beberapa kebijakan insentif untuk sektor atau industri yang memang berbasis fossil, itu mulai mengarah ke sana," ujar Andi.
"Sehingga terbuka kemungkinan-kemungkinan, kita punya pasar, kita punya bahan baku, indeks kita semua ada, tinggal kita bagaimana meramu semuanya, untuk berjalan dengan sinergi dari masing-masing kementerian saling support," tutup dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Masih Upayakan Kehadiran Insentif Mobil Hybrid", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2024/07/22/190200015/pemerintah-masih-upayakan-kehadiran-insentif-mobil-hybrid.