Find Us On Social Media :
Pj Walikota Budi Utama Hadiri Rakor Gubernur dengan Bupati dan Walikota se - Babel (Kominfo PGK)

Pj Walikota Budi Utama Hadiri Rakor Gubernur dengan Bupati dan Walikota se - Babel

Zulhaidir Rabu, 20 November 2024 | 19:30 WIB

SONORABANGKA.ID - Pj Walikota Pangkalpinang, Budi Utama menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Kep. Babel dalam rangka Tindak Lanjut Rakor Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Serta Dukungan Program Prioritas Presiden RI, di Ruang Pasir Padi kantor Gubernur Bangka Belitung, Rabu (20/11/24).

Pj. Gubernur Sugito menjelaskan, berdasarkan Rakornas tanggal (7/11/2024) kemarin, yang menjadi arahan Presiden RI salah satunya menyelaraskan program apa yang menjadi mandat beliau di pemerintah pusat harus dipastikan linier sampai tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota hingga desa.

Dikatakannya, hal itulah yang mendasari dilaksanakannya rapat koordinasi pada sore hari ini, guna memastikan berbagai program dan kebijakan yang akan dilaksanakan, apalagi di 5 tahun yang akan datang ini benar-benar linier antara pemerintah pusat sampai dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.

Rakor membahas beberapa tema yakni sinkronisasi rancangan RPJMD provinsi/kabupaten/kota, persiapan pelaksanaan Pilkada, pembangunan dari desa, sinergi program makan siang bergizi, perumahan dan kawasan pemukiman, penanganan inflasi daerah, distribusi logistik bahan pokok, penyelesaian pppk dan phl, rancangan APBD provinsi/kabupaten/kota, kartu kuning UNESCO global geopark Belitung, sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dengan kabupaten kota Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional Pulau Bangka dan pulau Belitung, mitigasi bencana.

"Bagaimana kita menerjemahkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian bagaimana kita menyusun di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) teknokrasi yang sedang disusun ini sudah memperhatikan berbagai aspek, baik kebijakan pusat maupun kebijakan provinsi. Ketiga, APBD tahun 2025 apakah sudah memperhatikan dua hal di atas tadi, baik kebijakan pusat maupun RPJMD yang kemudian akan menjadi linier dan tentunya menopang hingga yang paling bawah desa-desa yang ada," pungkasnya.