Bagikan :
Kesiapan pemerintah menggalakkan 3M
Pemerintah turut berperan besar dalam menggalakkan pola 3M, selain masyarakat.
Nah untuk mempercepat perubahan perilaku, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah “intervensi fisik
Sebenarnya ada beberapa masalah yang harus cepat ditangani pemerintah dalam upaya penerapan 3M agar berjalan lancar.
Terkait masker misalnya, apakah ketersediaan masker sudah betul-betul memadai?
Ini merupakan kendala utama bagi warga kurang mampu secara ekonomi.
Pasalnya di tengah pandemi sekarang ini, membeli masker untuk harian dapat menjadi prioritas kesekian setelah kebutuhan pangan tercukupi.
Untuk itu, pemerintah perlu mengupayakan benda penting itu hadir sebanyak-banyaknya untuk warga.
Masalah kedua adalah perilaku mencuci tangan pakai sabun.
Kita juga patut bertanya apakah akses fasilitas cuci tangan pakai sabun sudah memadai di berbagai sarana publik?
Misalkan belum cukup tersedia, maka sekali lagi, negara dan warga secara kolektif perlu mengupayakan tempat cuci tangan untuk memudahkan warga membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun.
Dikarenakan fasilitas cuci tangan pakai sabun tidak mudah ditemukan, sering kali banyak warga yang menunda kebutuhan cuci tangan.
Hanya 76,07 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses fasilitas cuci tangan umum dengan menggunakan sabun, demikian berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019.
Adapun dari 34 provinsi, tidak ada satupun provinsi yang mencatat angka di atas 90 persen.
Bahkan dilansir dari Jakarta Post, Selasa (24/3/2020), Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta baru mencapai 73,18 persen dalam akses fasilitas cuci tangan.
Dalam situasi yang tidak biasa seperti sekarang, masker dan fasilitas cuci tangan perlu hadir dengan jumlah yang juga tidak biasa.
Pihak pemerintah patut mempertimbangkan untuk mengupayakan dua atau lebih fasilitas umum cuci tangan pakai sabun di setiap satuan terkecil dalam masyarakat seperti di tingkat RT.
Selanjutnya, untuk pertanyaan serupa juga dapat kita ajukan terkait protokol menjaga jarak aman.
Dalam mengatasi kondisi ini diperlukan aparatur negara dengan dukungan relawan untuk hadir mengingatkan setiap terjadi kerumunan.
Sementar itu, kehadiran petugas dan relawan ini adalah solusi sementara hingga kesadaran masyarakat semakin terbentuk.
