Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Minta Jangan Salah Kaprah Tentang Wisata Halal

SONORABANGKA.ID - Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Depati Amir Gandhi mengatakan, pariwisata halal bukanlah wisata yang islamisasi pariwisata atau yang dikenal dengan destinasi maupun ikonnya.

Melainkan, lebih ke kualitas atau pelayanan yang sehat, ramah hingga makanan yang aman bagi muslim.

"Wisata halal yangg sedang tren belakangan ini merupakan salah satu konsepsi kepariwisataan. Namun pemerintah cenderung latah memaknai wisata halal ini, konsep wisata halal bukan islamisasi pariwisata, minimnya literasi kepariwisataan menjadi momok Pemerintah Daerah mengampuh keputusan," kata Gandi.

Dikatakan Politisi PPP itu, pihaknya sudah belajar konsep wisata halal di Lombok. Prinsipnya wisata halal bukan mengislamkan atau mengarabkan dunia pariwisata. Tetapi menyiapkan infrastruktur pariwisata yang sehat, bersih, aman dan bergaransi.

Menurutnya, penerapan wisata halal tidak terlepas dari jaminan layanan dan kualitasnya. Misalnya jaminan makanan halal yang sudah pasti higienis melalui sertifikasi restoran halal.

"Hingga penyediaan ruang ibadah pada fasilitas wisata, standarisasi halal perhotelan contohnya petunjuk arah kiblat dalam kamar, layanan bangun subuh, ketersediaan kitab suci seluruh agama di loker kamar, layanan wisata halal ini memanjakan seluruh wisatawan tanpa membeda-bedakan agama,"katanya.

Ia meminta, mestinya pemerintah tidak terkecoh pada kata halal, danbterjebak pada slogan tanpa subtansi.

"Kita tidak ingin konsep kepariwisataan Pangkalpinang terjebak pada slogan tanpa substansi. Jika serius menggarap konsep ini Pemkot semestinya menyiapkan peta jalan pariwisata yang sesuai arahan RPJMD Provinsi dan Kota agar selaras strategi kepariwisataannya," jelasnya.

"Lebih fokus, terencana dan terarah. Tidak latah. Siapkan anggaran yg fokus, fokuslah dulu memfasilitasi UMKM mendapatkan sertifikat halal, targetkan misalnya 1000 UMKM pertahun,"lanjutnya.

Lebih lanjut, menurutnya membangun sinergi yang terbuka dengan organisasi-organisasi stakeholder, ada asosiasi perhotelan dan restoran, MUI, DMI, GKI, FUI, HIPMI, KAHMI dan sebagainya juga hal penting mesti dilakukan.