Bagikan :
SonoraBangka.id - Saat ini kondisi perekonomian di Provinsi Bangka Belitung khusunya di Kota Pangkalpinang sedang tidak baik-baik saja.
Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengalami defisit anggaran ditambah beban anggaran untuk Pilkada ulang yang tak sedikit.
Hal ini membuat daerah tak mampu membayar tunjangan penghasilan pegawai atau TPP khusunya untuk para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Permasalahan TPP ini tak hanya dirasakan oleh pegawai di Pemkot, tapi juga dibeberapa daerah di Provinsi Babel.
Bahkan terbaru, Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung sedang membahas untuk pemotongan TPP karena anggaran yang defisit.
Permasalahan TPP ini sempat dikeluhkan oleh para PPPK di Pemkot Pangkalpinang.
Seorang PPPK di Pemkot Pangkalpinang mengadukan terkait TPP yang hingga kini belum mereka terima sejak resmi dilantik pada Maret 2024 lalu.
Keluhan tersebut disampaikan kepada Bangkapos.com pada Kamis (24/4/2025).
PPPK yang enggan disebutkan namanya itu mengaku kecewa karena hingga April 2025, belum ada kejelasan mengenai pembayaran TPP, meski telah bekerja aktif sejak Mei 2024 lalu.
"Kami merasa ini sangat tidak adil. Beban dan volume kerja kami sama seperti ASN lainnya. Tapi kenapa PPPK angkatan sebelumnya menerima TPP, sedangkan kami tidak," ungkapnya kepada Bangkapos.com, Kamis (24/4/2025) kemarin.
