Bagikan :
SonoraBangka.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ), Eddy Iskandar menegaskan, wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih berada dalam tahap pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (24/4/2025).
"Semuanya masih dalam pembahasan, kita sepakati antara banggar DPRD dengan TAPD," ujar Eddy Iskandar.
Ia menjelaskan, wacana tersebut mencuat setelah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengalami defisit anggaran cukup besar, yakni mencapai Rp 271 miliar.
Menurutnya, jika pembahasan tidak menghasilkan solusi untuk menutupi kekurangan pendapatan, maka sejumlah belanja daerah terpaksa dikurangi.
"Pendapatan kita kan tidak tercapai target kira-kira Rp 271 miliar, kita akan lihat potensi apa lagi yang bisa digunakan untuk mencukupi pendapatan itu. Kalau memang setelah kita bahas tetap tidak tercukupi, maka ada beberapa hal yang harus kita kurangi dari pembelanjaan, apakah belanja rutin, apakah belanja berkaitan dengan tambahan penghasilan, atau kegiatan yang kita anggap tidak urgen kita tunda," jelasnya.
Namun adanya kenaikan royalti timah dengan tarif progresif 3-10 persen, diungkapkan Eddy Iskandar membawa angin segar bagi Provinsi Bangka Belitung.
"Arahnya belum tahu, kalau kita hitung setelah penambahan royalti perkiraan penambahan berapa dan potensi lain berapa, baru kita bisa melihat apa yang harus dikurangi dan disesuaikan belanjanya," ungkapnya
Diberitakan sebelumnya, kabar pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, masih terus dilakukan berbagai pembahasan.
Hal ini pun diungkapkan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bangka Belitung, Fery Afrianto saat dikonfirmasi terkait TPP ASN.
"Masih berlanjut pembahaasannya di badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah," ujar Ferry Afrianto.
