Bagikan :
Sonorabangka.id - Melalui Bappelitbangda, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) bekerja sama dengan Traction Energy Asia (TEA) dan PT Mitra Pembangunan Lestari menggelar kegiatan Diseminasi Data Teknokratik, FGD, dan Bimbingan Teknis Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Rendah Karbon Kabupaten Bangka Tengah.
M. Anas Ma'ruf selaku Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setdakab Bateng membuka sekaligus meresmikan kegiatan yang dilaksanakan di Novotel Bangka Hotel and Conventin Hall, pada Kamis (26/06/2025).
Menjadi salah satu dari 5 kabupaten se-Indonesia yang mendapat fasilitasi dari TEA dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan lestari, M. Anas mengaku bangga dan menyatakan komitmen Pemkab Bateng guna mengakselerasi capaian visi misi Pemkab Bateng.
"Kita berterimakasih kepada TEA yang memfasilitasi kita. Ini akan sejalan dengan visi misi Bangka Tengah terutama dalam hal mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan," ucap M. Anas dalam sambutannya.
Ia meyakini, diseminasi data teknokratik ini akan berdampak positif bagi Kabupaten Bangka Tengah mengingat TEA adalah lembaga independen yang memiliki komitmen untuk mendorong dan memanifestasikan kebijakan pendukung perubahan iklim, kebijakan energi berkelanjutan, perubahan penggunaan lahan, perlindungan hutan, pertanian berkelanjutan, dan hukum.
"Hal ini akan membuat kita termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan terutama yang berbasis pendekatan berkelanjutan," ujarnya.
Dilanjutkan M. Anas, bahwa secara teknokratik, kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah konsep pembangunan daerah yang memasukkan isu dan permasalahan lingkungan sebagai isu strategis yang dihadapi daerah.
"Tujuan dan sasarannya adalah untuk menjaga kualitas daya dukung dan daya tampung sunber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup," jelas Anas.
Anas mengatakan, implementasi pembangunan yang berkelanjutan memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak.
"Diseminasi data teknokratik yang ada ini harapannya bisa dimanfaatkan dan diimplementasikan dalam rencana aksi daerah oleh OPD-OPD terkait," imbuhnya.
