SonoraBangka.ID - Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea mengaku sempat membeberkan sejumlah pasal di RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh kepada Presiden Joko Widodo.
Ia menyampaikan sejumlah pasal yang dianggap merugikan buruh tersebut saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Namun, pada kenyataannya DPR RI tetap mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang.
"Pertemuan kemarin ternyata di detik-detik akhir sidang paripurna," kata Andi kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).
"Tapi yang penting, kami menyampaikan pasal-pasal mana yang kami anggap merugikan dan sudah pasti menyengsarakan buruh Indonesia," imbuhnya.
Pasal yang ungkapkan Andi antara lain terkait pesangon buruh yang dikurangi, kemudian tentang tenaga kerja asing dan outscorcing.
Andi tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana respons Presiden Jokowi mengenai pasal-pasal bermasalah yang ia sampaikan tersebut.
Kendati belum berhasil mengagalkan pengesahan UU Cipta Kerja melalui pertemuan dengan Presiden Jokowi, KSPSI akan menempuh jalur lain untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
Cara yang akan ditempuh, yakni melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK).
"KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar akan mengambil langkah konstutisional, yaitu judicial review ke MK," ujar dia.
Andi menambahkan, KSPSI juga sudah membentuk tim hukum untuk melakukan permohonan uji materiil.
Sejumlah advokat ternama pun disebut sudah bersedia untuk membantu KSPSI melayangkan permohonan gugatan ke MK.