SONORABANGKA.ID - Saat ini Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang menurutnya sangat membantu para seniman dan musisi.
Bahkan, ia menilai, para musisi dan seniman pencipta lagu telah menunggu lama untuk terbitnya peraturan yang memuat royalti hak cipta lagu.
"Prinsip PP ini, kami apresiasi karena PP ini betul-betul pro para seniman, para musisi. Dan ini yang sudah ditunggu-tunggu selama puluhan tahun bahkan," ujar Huda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/4/2021).
Huda menambahkan, terbitnya PP 56 Tahun 2021 tersebut juga menjadi penanda bahwa Negara menghargai hasil cipta dan karsa dari individu atau orang per orang di industri kreatif Indonesia.
Selain itu, beleid yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021 ini juga diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya ekosistem industri kreatif di Indonesia. "Terutama terkait dengan perlindungan hak cipta sekaligus reward atau royalti terhadap pencipta.
Semoga bisa mempercepat tumbuhnya ekosistem industri dan perlindungan terhadap hak cipta," katanya.
Politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, keluarnya PP Nomor 56 Tahun 2021 juga menguatkan mandat yang telah ada sebelumnya dari Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Huda berharap, PP Nomor 56 tersebut dapat berjalan semakin efektif untuk melaksanakan UU Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur Hak Cipta. Oleh karena itu, dia meminta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga penghimpun dana kewajiban pembayaran royalti dari masyarakat, dapat bekerja maksimal.
"Tentu kita ingin kerja LMKN ini bisa berjalan maksimal sebagaimana mandat UU dan sekarang dikeluarkan melalui PP 56. Agar supaya LMKN ini efektif dalam bekerja," jelasnya.
Huda berharap, LMKN dapat bekerja maksimal untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil.