SonoraBangka.ID - Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan cukup agresif di tahun ini. Hal ini tentu dapat berpengaruh ke berbagai sektor ekonomi seperti sektor properti.
Berbagai pihak menilai pemerintah perlu mengambil tindakan berupa paket kebijakan atau program insentif agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu membuat paket kebijakan untuk sektor properti.
Pasalnya, dia bilang, kenaikan suku bunga acuan BI dapat menjadi ancaman serius di sektor properti apabila kenaikan suku bunga acuan ini terus terjadi hingga tahun depan.
Dia mencontohkan, misalnya dengan menambah subsidi bunga untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), menambah subsidi uang muka kredit perumahan, dan sebagainya.
"Ini efeknya ke mana-mana kenaikan suku bunga. Jadi harapannya ada lah paket kebijakan untuk properti terutama mencegah terjadinya penurunan penyaluran kredit untuk MBR (masyarakat berpendapatan rendah)," ujarnya, Senin (21/11/2022).
Dia menjelaskan, segmen kredit pemilikan rumah (KPR) merupakan segmen kredit yang paling banyak dipilih masyarakat untuk membeli rumah, sehingga kenaikan bunga KPR akibat kenaikan suku bunga acuan akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk membeli rumah.
"Yang tidak mampu melunasi atau membayar angsuran itu akan menyerah dulu sebelum mengajukan pinjaman KPR ke perbankan," kata dia.
Kemudian, kenaikan suku bunga acuan BI juga akan berpengaruh pada kenaikan bunga kredit segmen konstruksi yang diberikan perbankan untuk pengembang properti yang membutuhkan modal kerja.
Hal tersebut akan membuat pengembang harus memilih menahan ekspansi bisnis atau meneruskan kenaikan bunga kredit dari perbankan ke harga jual rumah yang akan ditanggung konsumen akhir.