SonoraBangka.id - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Babel akan melakukan intervensi untuk menekan angka ke miskinan ekstrem.
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung ( Pemprov Babel) menargetkan angka ke miskinan ekstrem zero pada tahun 2024 di Bangka Belitung.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangka Belitung, Fery Insani mengatakan pemprov akan menganggarkan dana bantuan untuk menekan angka ke miskinan ekstrem.
"Jadi 2023 pada anggaran perubahan, seizin DPRD, kami akan intervensi ke miskinan ekstrem. Kita berkomitmen akan menganggarkan untuk intervensi ini, jadi tidak ada lagi ke miskinan ekstrem," ujar Fery, Senin (7/8/2023).
Dia mengungkapkan menurut standarnya, seseorang tidak dikatakan miskin ekstrem apabila membelanjakan Rp348.966 per bulan per orang.
Untuk mengetahui jumlah data penduduk miskin ekstrem, Pemprov Babel perlu laporan resmi dari SK Bupati untuk menentukan kebijakan dalam menekan angka ke miskinan ekstrem di Bangka Belitung.
Fery menyoroti satu kabupaten yakni Bangka Barat, hingga saat ini belum menyampaikan data verifikasi dan validasi data ke miskinan ekstrem di wilayahnya.
"Kami sudah mengirimkan surat ke BPKP, benar gak kami hitung itu? Berapa yang harus kami top up atau anggarkan. Kami mau intervensi di tujuh kabupaten kota, tapi ada satu kabupaten yang belum kasih data, kami tunggu sampai kemarin saya telepon, sudah satu bulanan, kalau kesulitan kenapa kabupaten lain sudah ada?," katanya.
Dia menekankan dengan lambatnya Bangka Barat menyampaikan data verifikasi dan validasi jumlah penduduk miskin ekstrem tersebut maka akan menghambat proses peng anggaran untuk penanganan angka ke miskinan ekstrem.
"Kita perlu data itu, agar peng anggaran ini tepat sasaran, anggaran kami nunggu itu. Pak Jokowi 2024 habis ni ke miskinan ekstrem, Babel InsyaAllah tahun 2023 tuntas, kita akan lebih cepat dari nasional," katanya.