SONORABANGKA.ID - Presiden RI Joko Widodo memutuskan memberikan tunjangan khusus dan tunjangan kinerja untuk pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diteken pada Senin (14/8/2023) lalu.
"Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan," berikut bunyi Pasal 2 Ayat (1) perpres tersebut, dikutip dari salinan perpres yang diunduh dari situs jdih.setneg.go.id.
Pada Ayat (2) pasal yang sama, disebutkan jika tunjangan kinerja diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.
Tunjangan tersebut diberikan terhitung sejak pemberian/pembayaran tunjangan khusus bagi pegawai di lingkungan KPK. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai KPK yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara dan mengalami penurunan penghasilan.
Ketentuan mengenai tunjangan khusus diatur secara khusus di dalam Perpres Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kembali ke soal tunjangan kinerja, Perpres 50/2023 mengatur bila sekretaris jenderal KPK nantinya akan menetapkan kelas jabatan di lingkungan KPK dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Kelas jabatan inilah yang bakal menentukan besaran tunjangan kinerja yang diterima para pegawai setiap bulannya. Perpres ini juga megnatur ketentuan tunjangan profesi bagi pegawai KPK yang diangkat sebagai pejabat fungsional.
Jika tunjangan profesi yang diterima lebih besar dari tunjangan kinerja, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya, begitu pun sebaliknya.
Dengan berlakunya perpres tersebut, seluruh pegawai KPK wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.