Find Us On Social Media :
Ilustrasi Kerusakan Daerah Aliran Sungai akibat penambang timah ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. (Dok/Humas Polres Bangka Barat)

Klaim Hanya Menata Batas, BPKHTL Bangka Belitung Bantah Mendata Kerusakan DAS

Riska Tri Handayani Selasa, 3 Oktober 2023 | 09:02 WIB

SonoraBangka.id - Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) disebut melakukan pendataan kerusakan Daerah Aliran (DAS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Namun hal itu justru disangkal Kepala Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan BPKHTL Bangka Belitung, Ari Gunawan saat dikonfirmasi Bangkapos.com, Senin (2/10/2023).

"Kami fokus menyelesaikan penataan batas 100 persen, dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan," ungkap Ari Gunawan.

"Terkait DAS kami tidak melakukan pendataan, itu ada di BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) masalah kerusakan," sambungnya.

Sebelum perihal pendataan kerusakan DAS berada di bawah BPKHTL Bangka Belitung disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan dan Evaluasi BPDAS Baturusa Cerucuk Zamril saat ditemui Bangkapos.com di tempat terpisah, Senin (2/10/2023).

Meski tak memiliki data terbaru tentang kerusakan DAS, Zamril menyebut kerusakan DAS terbanyak terjadi di Pulau Bangka.

Zamril pun mengaku pihaknya tidak bisa memberikan data kerusakan tersebut karena sering berubah-ubah.

"Secara ini kita tidak bisa memberikan datanya karena sering berubah-ubah terus khususnya di Babel, mungkin karena banyaknya aktivitas pertambangan dan secara umum kita belum update sampai sekarang," kata Zamril.

"Jelas kalau saya lihat di data terakhir yang banyak di Pulau Bangka dibandingkan Pulau Belitung, rata-rata semua sudah rusak dan itu tadi kita bagaimana caranya memperbaiki daerah-daerah yang sudah rusak. Kalau kita program-program sudah banyak, tapi sekarang kita lemah di sosialisasi dan kesadaran masyarakat," bebernya. 

Lebih lanjut Zamril mengungkapkan, data terupdate kerusakan DAS di Provinsi pihaknya belum mendata dan sedang melakukan penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan (RURH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung