SonoraBangka.id - Pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk memangkas kegiatan seremonial, forum diskusi (FGD), serta perjalanan dinas.
Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) lainnya agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pusat.
"Dari DPRD kita akan mengikuti, mekanisme dari Inpers. Efisiensi anggaran, karena memang dana kita banyak dari pusat. Kami di DPRD harus mengikuti dan menyesuaian Inpres tersebut," kata Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu kepada Bangkapos.com, Sabtu (22/2/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini, meminta kedepan Pemkab Bangka Barat, dapat mencari potensi pendapatan daerah lain. Sehingga tidak bergantung pada dana transfer pusat.
"Yelas jelas kita daerah masih bergantung dari dana transfer pusat. Berhadap kedepan pemda menggali potensi di Bangka Barat ini, bagaimana meningkatkan potensi daerah. Jangan bergantung dari pusat, kita gali untuk pemasukan daerah," katanya.
Badri mengatakan, saat ini pendapatan asli daerah Bangka Barat, sangat perlu ditingkatkan, sehingga tidak berdampak pada efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Makanya kita berharap pemda untuk meningkatkan PAD tersebut. Potensi yang ada harus dikelola dengan sebaik mungkin," pesannya.
Senada disampaikan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya, mengatakan, kebijakan pemangkasan anggaran tentu menimbulkan hal positif dan negatif.
"Kebijakan positifnya kondisi ini akan menjadi motivasi buat Pemkab maupun DPRD mulai berpikir.
Bagaimana caranya meningkatkan PAD yang sebesar-besarnya agar bisa menutupi anggaran yang dipangkas. Serta bagaimana kita berhemat dalam pembangunan jangan banyak mubazirnya," kata Deddi.