Bagikan :
SonoraBangka.ID - Terjadi penumpukan siswa di empat SMP Negeri, padahal sesuai standar pelayanan minimal (SPM) di Pangkalpinang, idealnya setiap kelas hanya menampung 36 orang siswa, namun saat ini di kelas delapan dan sembilan rasio sudah melebihi batas (over capacity).
"Jadi per jenjang per tahun kekurangan kurang lebih 12-14 kelas, kalau memang mau buat kelas sekitar 34 kelas lagi," ungkap Eddy.
Hal ini disampaikan oleh Eddy Supriadi, selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada rapat terkait rencana pembangunan SMP N 11, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat PPDB atau penerimaan siswa, dimana jumlah siswa lulusan SD melebihi daya tampung SMP yang ada di Kota Pangkalpinang, Jumat (24/07/2020) di ruang rapat Sekda Kantor Walikota Pangkalpinang.
Dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan Bakeuda, Pertanahan dan bidang aset Pemkot Pangkalpinang ini, diupayakan mengurai masalah tersebut sehingga tidak terjadi lagi saat PPDB tahun berikutnya.
"Untuk menyelesaikan carut marut PPDB ini dengan nambah ruang kelas atau nambah unit sekolah baru," tutur Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Eddy Supriadi.
Karena dipastikan setiap tahun jumlah siswa akan membludak, Eddy mengusulkan rencana pembangunan SMPN 11 dengan mengambil lokasi di Terminal Selindung.
Lokasi tersebut dipilih mengingat APK dan APM di kecamatan Gabek masih rendah.
Sementara itu, Eddy juga mengusulkan wilayah Taman Sari sebagai alternatif kedua.
Hal ini mengingat bahwa satu-satunya Kecamatan yang tidak memiliki SMP Negeri adalah Taman Sari sehingga usulan kedua untuk rencana lokasi pembangunan SMPN 11 ada di sekitar Genas.
Menanggapi usulan ini, Sekretaris Bappeda, Belly Juwari mendukung penuh rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yang akan mengusulkan pembangunan SMP tersebut sebagai salah satu solusi agar permasalahan PPDB tidak menjadi gunung es.
Belly mengatakan hasil keputusan rapat hari ini sedianya akan segera dilaporkan ke Walikota dan Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan mereka.
