Bagikan :
SonoraBangka.ID - Polda Kepulauan Bangka Belitung mengerahkan ratusan Brimob untuk menghentikan aktivitas ponton TI apung di perairan laut Toboali, Bangka Selatan.
Pasukan elite kepolisian tersebut akan ditugaskan selama satu minggu di wilayah Toboali setelah serangkaian aksi penolakan tambang ilegal yang digelar sekelompok masyarakat.
"Untuk keamanan kami sarankan dan imbau semua (ponton) tambang inkonvensional agar meninggalkan tempat apabila tidak, kalau perlu kita tarik," tegas Kapolda Babel, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat saat pelepasan pasukan, Selasa (6/10/2020) kemarin.
Pasukan yang diterjunkan dalam operasi ini terdiri dari kesatuan Brimob dan Polair sebanyak 180 personel.
Selain itu, juga ditambah dengan 120 personel dari gabungan Polres Bangka Selatan, TNI dan Satpol PP.
Seluruh personel akan menginap di Bangka Selatan selama penugasan dan setiap harinya akan memantau lokasi-lokasi tambang.
"Kalau tidak mengindahkan akan dilakukan penegakan hukum," ujar Anang.
Penolakan tambang laut digelar masyarakat karena dinilai masyarakat telah merugikan nelayan setempat.
Disamping itu, juga muncul dugaan adanya pungutan liar yang dilakukan oknum aparat serta pekerja tambang yang didominasi warga dari luar Bangka Selatan.
Tercatat, sudah ada dua aksi demo yang dilakukan kelompok masyarakat dalam sepekan terakhir.
Pertama, pada 5 Oktober di lapangan Bhaypark Polda Bangka Belitung dan kedua 6 Oktober di depan gedung BUMN PT Timah Tbk.
Koordinator Aksi, Joni Zuhri dalam orasinya meminta PT Timah untuk mencabut surat perintah kerja (SPK) terhadap unit usaha yang beroperasi di Laut Toboali.
"Soal tambang sudah sering disampaikan. Fakta di lapangan banyak yang ilegal ketimbang yang legal. Apalagi saat ini momen pilkada di Bangka Selatan bisa terjadi gejolak masyarakat," tuturnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Marak Tambang Laut Ilegal, Ratusan Personel Brimob Jaga Laut Bangka Selatan"
