Bagikan :
SonoraBangka.id - Dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap pemukiman kumuh, Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP) sangat diperlukan mengingat program tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto.
"Kelompok Kerja PKP penting mengingat PKP adalah wadah koordinasi antara pemangku kepentingan yang terdiri dari para pengambil kebijakan maupun pegawai teknis dari berbagai lembaga maupun sektor yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat dalam mengawal PKP di Babel," ujar sekda Naziarto beberapa waktu lalu.
Naziarto mengatakan pembangunan perumahan sangat penting, mengingat pertumbuhan jumlah penduduk harus diimbangi dengan ketersediaan perumahan saat ini.
"Selaku ketua Tim Pokja PKP dan Forum PKP saya ingin menyampaikan agar ke depannya lebih eksis berkiprah sehingga membangun masyarakat di bidang pengembangan kebutuhan dasar perumahan. Agar kita semua bisa menyumbangkan ide untuk membangun masyarakat di Babel ini," ungkapnya.
Sekda Naziarto mendorong agar Pokja PKP dan Forum PKP dapat memberikan ide maupun masukan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan rencana PKP, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan serta hal teknis lainnya.
Selain itu, dirinya mengungkapkan bukti nyata komitmen pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan dasar hunian yang layak kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan bantuan sekitar 50 miliar untuk membangun hunian yang layak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Babel.
"Dana 50 miliar tersebut dibagi untuk membangun rusun senilai 3 miliar dan sisanya untuk program Perencanaan Stimulan Perumahan Swadaya (PSPS). Menurutnya, pengelolaan dana tersebut diharapkan bisa memfasilitasi bantuan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku," ujarnya.
