Bagikan :
SonoraBangka.id - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman menerima arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo melalui video conference Rapat Penanganan Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Ruang Kerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.(06/01/20).
Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam pemulihan ekonomi, kuncinya adalah cara pemerintah untuk menghentikan dan mengendalikan Covid-19. Beberapa negara telah memberlakukan sistem ‘lockdown’ seperti Bangkok, Tokyo, dan London, namun Presiden Jokowi menjelaskan, Indonesia tidak perlu memberlakukan ‘lockdown’.
Untuk mencegah penyebaran, perlu penekanan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan pemulihan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo minta agar gubernur se-Indonesia meningkatkan kedisiplinan wilayahnya dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Untuk itu kita harus kerja keras, kerja mati-matian agar 3M itu bisa dilaksanakan, karena dari survei yang dilakukan, saat ini motivasi terhadap disiplin protokol kesehatan masyarakat berkurang," jelasnya.
Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa, vaksinasi akan dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 mendatang. Program ini harus dipersiapkan sebagai mana mestinya. Diketahui, jumlah vaksin yang sudah ada di dalam negeri berjumlah 329.500.000.
"Saya lihat distribusi vaksin sudah masuk ke daerah, tahapan pertama di bulan Januari, targetnya 5.800.000 vaksin harus masuk ke daerah. Selanjutnya, bulan Februari 10.450.000, dan distribusi terakhir bulan Maret sebanyak 13.300.000 vaksin," ungkap presiden.
Kemudian, untuk pemulihan ekonomi Indonesia, diharapkan agar jangan ada pihak yang menghambat jalan masuk investasi, guna membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan diberlakukan pembatasan selama dua minggu dimulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Setiap aktivitas menggunakan kapasitas 50 persen agar pandemi Covid-19 tidak meluas.
"Jadi pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jam operasional di semua tempat. Ke depan, kegiatan pembatasan ini akan terus dievaluasi,"ujar Menkes.
