Bagikan :
SonoraBangka.Id -Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paritenam, dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan Sampah Limbad B3 dan Peningkatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Pangkalpinang, Ikhwanus Shopa saat ini pihaknya sedang membuat program untuk penanganan sampah khususunya di TPA tersebut.
"Daya tampung saat ini masih memumpuni, untuk TPA parit enam sembari kita ada program membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Kita masih dalam proses penjajakan dan investor juga ada yang sudah turun, untuk mempelajari sampah kita," katanya.
Selain itu untuk penambahan TPA atau lokasi alternatif selain TPA Paritenam, Ikhwanus Shopa mengaku sulit mencari TPA baru di Kota Pangkalpinang.
"Kalau opsi tambahan TPA baru masih belum ada, karena masih sangat-sangat sulit mencari tempat sesuai dengan rt rwnya," katanya.
Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan Sampah Limbad B3 dan Peningkatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Pangkalpinang, Ikhwanus Shopa, Rabu (03/02/2021) menyebutkan, alasan dihentikannya operasional angkutan sampah roda tiga.
Menurutnya, akibat dampak Pandemi Covid-19 membuat anggaran DLH Pangkalpinang dipangkas.
Tingginya biaya operasional angkutan sampah roda tiga juga menjadi alasannya dihentikannya operasional tersebut.
"Jumlah motor itu 39 unit, untuk produksi itu paling lama itu ada 2005 sampai 2015, untuk segi operasional SBU satu unit motor suku cadang itu sekitar Rp6 juta, untuk jasa service itu sekitar Rp1 juta per tahun. Sementara untuk BBM itu sekitar Rp720 ribu per bulan," ujar Ikhwanus Shopa.
Adanya motor roda tiga yang sudah ada sejak 2005 pun juga menjadi alasan terkait mesin yang sudah tidak efektif lagi, terutama untuk mengangkut sampah dari rumah kerumah.
"Unit itu rentan rusak apalagi dia bawa sampah, jadi efisiensi untuk mesin yang sudah dipakai beberapa tahun ini berkurang. Jadi lebil besar jasa biaya servis, untuk mengkaryakan roda tiga tersebut," jelasnya.
Selain itu keberadaan mobil pink yang juga memiliki peran yang sama, juga menjadi faktor utama pihak DLH Kota Pangkalpinang memilih memangkas biaya operasional angkutan roda tiga ketimbang memangkas bidang lain.
"Jadi ketika anggaran itu terpotong dan potensi terbesar anggarannya bisa kita ambil di roda tiga, ya mau tidak mau karena keterbatasan anggaran dan masih ada pilihan lain untuk penanganan tersebut seperti mobil pink. Sementara untuk bidang lain, kalau kita potong tidak ada opsi pilihan lagi," katanya.
"Motor itu masih ada yang bisa digunakan, untuk selanjutnya kita masih berkoordinasi dengan Pemkot Pangkalpinang untuk tetap digunakan. Kalau di DLH bisa digunakan untuk polisi taman bagian pertamanan, atau mungkin masih berkembang jika ada opd lain yang membutuhkan. Ini belum fix mau diapakan, jadi siapa tau ada kebijakan yang lebih membutuhkan kendaraan roda tiga ya akan dikomunikasikan lebih lanjut," tambahnya.
