SonoraBangka.id - Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, menghadiri Rapat yang digelar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Hotel Soll Marina, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis kemarin(05/08/21). Pertemuan tersebut bertujuan membahas sejumlah kebijakan strategis serta memberikan pandangan hingga mendapatkan masukan-masukan antisipatif dalam menyikapi sejumlah persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di Negeri Serumpun Sebalai.

 

Sejumlah isu strategis yang di angkat di dalam rapat yang bertajuk "Pengambilan Kebijakan dalam Penanganan Konflik serta Persoalan Strategis dan Terkini yang Terjadi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Poin-poin bahasan utama yang diangkat pada rapat tersebut, diantaranya potensi konflik yang mengancam Babel di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial maupun budaya.

 

Dalam kesempatan tersebut Amri Cahyadi menyatakan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut.

 

"Berdasarkan hasil survei di tahun 2017 lalu, di bidang ideologi kita berada di peringkat ke lima dalam hal wawasan kebangsaan. Dari survei Bppt ini ternyata memang ada dari unsur di masyarakat kita yang ingin mengubah ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, itu mengkhawatirkan, akan tetapi alhamdulillah sudah membaik", kata Amri.

 

Menyikapi itu politisi asal Partai Persatuan Pembangunan ini meminta masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih lembaga-lembaga pendidikan yang tersedia dan mengecek terlebih dahulu sistem pembinaan dan afiliasi dari lembaga tersebut.

 

"Masyarakat harus lebih pintar dalam memilih lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya sekedar nama. Perlu di cek dulu ustadz dan ustadzah mereka, pembina dan afiliasinya bagaimana, Ini penting kita sikapi," Ujarnya.

 

Di bidang politik, Wakil Ketua DPRD ini menyebutkan menyambut pilkada serentak di 2024 mendatang, terdapat potensi konflik yang rawan terjadi karena akan adanya kerumunan dan menyangkut persoalan penganggaran.

 

"Berkaca pada empat tahun ke belakang, kita butuh 80 milyar lebih untuk menganggarkan itu. Apabila kita laksanakan di 2024, perkiraan kami menghabiskan lebih dari 100 milyar. Di satu sisi saat ini sedang pandemi covid-19, Kita defisit, kami khawatir kalau tidak kita siapkan nanti masyarakat bergejolak. Sehingga ditakutkan adanya anggapan seolah-olah pemerintah kita ini lebih mementingkan pemilihan yang hanya menghasilkan kepala daerah, tetapi kebutuhan penting covid dan lain sebagainya di minimalisir,"ungkapnya.

"Oleh karena itu kami di DPRD mengusulkan perlu di segera bentuk dana cadangan yang ditopang dengan peraturan daerah sehingga cukup untuk pilkada tersebut," tambahnya.

 

Di sektor ekonomi, di terangkan Amri Cahyadi, terkait konflik sosial laut di Perairan Teluk Kelabat, dengan adanya aktivitas pertambangan tambang yang legal dan ilegal di wilayah tersebut mengganggu mata pencaharian para nelayan. Meskipun persoalan tersebut sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, pihak DPRD Babel meminta agar proses pertambangan mesti dilakukan dengan bijaksana sesuai aturan yang berlaku.

 

"Sudah di atur dalam RZWP3K, tetapi perlu di cek juga terkait izin amdalnya terkait KIP atau PIP. Walaupun kewenangan ada di pusat tetapi karena ini menyangkut warga Bangka Belitung, pemerintah daerah tidak diam. Harus ada solusi alternatif usaha untuk masyarakat kecil yang terdampak. Ini merupakan potensi konflik yang perlu dipikirkan. Pertambangan harus dilakukan dengan bijaksana sesuai peraturan perundang-undangan,"pungkasnya.