Bagikan :
SONORABANGKA.ID - Direktur Perfilman, Musik dan Media Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Ahmad Mahendra menjawab masukan soal peran pemerintah untuk membangun identitas kebangsaan melalui film.
Masukan itu dikemukakan oleh salah satu anggota Lembaga Sensor Film (LSF) sekaligus sineas Arturo Gunapriatna pada diskusi Kongres BPI (Badan Perfilman Indonesia) di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (25/3/2022).
Namun, menurut Ahmad, ada keraguan pemerintah untuk mengabulkan rencana tersebut. Berkaca dari film G30S PKI, alih-alih menyiarkan identitas kebangsaan, pemerintah malah mendapat kritikan pedas.
"Kami ragu sekarang dalam memproduksi film layar lebar atau panjang seperti itu. Karena kejadian kayak film G30S PKI, bilangnya malah rezim. Kami ingin minta masukan," ucap Ahmad.
Ahmad menuturkan upaya pemerintah untuk menjaga identitas kebangsaan melalui film sebenarnya telah dilakukan melalui cara restorasi film lawas.
Rencananya pada 2023, ada beberapa film yang bakal dianggarkan oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbud Ristek untuk direstorasi.
"Poin kami tahun depan, kami juga mementingkan kearsipan setelah sebelumnya melakukan restorasi. Kami mengarahkan vitalisasinya. Tidak hanya film, tapi musik. Kami digitalisasi," ucap Ahmad Mahendra. Ahmad menuturkan, anggaran restorasi film itu mencapai Rp 2,5 miliar per film.
"Tahun depan, restorasi lagi. Mudah-mudahan anggaran disetujui. Kami mau restorasi beberapa film. Kemarin saya tanya, satu (film) Rp 2,5 miliar. Setahun cukup 2 atau 3 karena kondisi SDM cuma segitu bisanya,"tambah Ahmad.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Ragu Buat Film Identitas seperti G30S/PKI", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/hype/read/2022/03/25/215451566/pemerintah-ragu-buat-film-identitas-seperti-g30s-pki.
