G20 Dorong Sektor Swasta Genjot Investasi Keuangan Berkelanjutan

SonoraBangka.ID - Negara-negara yang tergabung dalam G20 mendorong sektor swasta meningkatkan investasi keuangan berkelanjutan. Hal itu menjadi bahasan dalam G20 Sustainable Finance Private Sector Roundtable yang digelar pada 27-28 April 2022.

Dalam pidatonya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, yang juga merupakan Indonesia Finance Deputy, Wempi Saputra menyoroti prioritas agenda keuangan berkelanjutan Presidensi G20 Indonesia dan peningkatan
peran sektor swasta.

"Sektor swasa diharapkan dapat membantu memobilisasi keuangan berkelanjutan
yang terjangkau mengingat keterbatasan kapasitas fiskal negara-negara dalam krisis global
yang saat ini sedang berlangsung," tulis Kementerian Keuangan dalam siaran persnya, Sabtu (30/4/2022).

Dalam G20 Sustainable Finance Private Sector Roundtable beberapa topik yang dibahas pada hari pertama meliputi cara-cara bagi sektor publik untuk mendukung investasi swasta untuk transisi, dan langkah-langkah untuk mengurangi potensi dampak ekonomi dan sosial yang merugikan.

Selain itu, Kemenkeu juga mengatakan perwakilan sektor swasta berbagi pemikiran tentang
praktik sukarela untuk membantu lembaga keuangan atau financial institution (FI), membangun dan memenuhi rencana transisi dan menciptakan lingkungan pendukung yang lebih luas.

Sementara itu, pada hari kedua, perwakilan dari sektor swasta dan publik berdiskusi tentang
alat maupun kebijakan untuk meningkatkan akses Usaha Kecil Menengah (UKM) ke instrumen
keuangan berkelanjutan, peran keuangan digital, dan mekanisme sektor publik di negara
berkembang untuk meningkatkan akses ke pasar keuangan berkelanjutan.

Lebih dari 700 peserta dari sektor swasta, delegasi FMCBG dan
mitra pengetahuan menghadiri G20 Sustainable Finance Private Sector Roundtable.

Sedangkan perwakilan sektor swasta menyoroti bidang kerja potensial untuk membantu mempercepat peningkatan keuangan berkelanjutan, seperti interoperabilitas pendekatan penyelarasan, ketersediaan data dan kualitasnya, pengungkapan transparansi rencana transisi, dan peran sektor publik dalam memberikan insentif.