Bagikan :
SONORABANGKA.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Ridwan Djamaluddin menghadiri Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambangan Timah Di Bangka Belitung dengan pembahasan penanganan tambang ilegal di Bangka Belitung, di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur, Jumat (8/7/2022).
Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin menyampaikan bahwa upaya dan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Kep. Babel) memperbaiki tata kelola pertambangan timah, pada prinsipnya bertujuan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat.
Sehingga disinilah pentingnya kesadaran dan kepedulian semua pihak untuk memahami langkah yang diambil Pemprov Kep Babel bukanlah upaya menghalangi masyarakat untuk mencari nafkah, melainkan agar penambangan harus berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Kondisi ini diharapkan Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin dapat ditanggapi secara positif oleh semua pihak.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung program penataan pertambangan ilegal. Esensinya kita tahu bahwa kegiatan tersebut tidak benar secara hukum, mulai dari terjadinya kerusakan lingkungan hingga dapat merusak masa depan generasi muda kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa masalah penambangan ilegal ini diakuinya sudah berlarut-larut, akibatnya beberapa wilayah saat ini masuk dalam peta lahan kritis, meskipun status lahannya di hutan lindung maupun hutan konservasi. Hal ini dikatakannya sudah menjadi tanggung jawab kita bersama.
"Proses penataan tambang ilegal tidaklah mudah, namun dengan kesadaran dan kepedulian semua pihak. Hal ini bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Kita juga menjaga agar tidak terjadi gejolak horizontal di masyarakat, seperti yang terjadi di Teluk Kelabat antara penambang dan nelayan,” pungkasnya.
