Juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter, mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa langkah DPR AS tersebut merupakan sinyal politik dan bukan solusi praktis untuk masalah keamanan yang menjadi kekhawatiran pihak pemerintah AS.
Oberwetter juga mengeklaim bahwa larangan penggunaan TikTok itu akan berdampak kecil karena sangat sedikit ponsel yang dikeluarkan oleh DPR yang men-download TikTok.
TikTok disebut berjanji untuk "secara sungguh-sungguh mengatasi setiap masalah keamanan yang telah disorot baik di tingkat federal maupun negara bagian", sebagaimana dihimpun dari The Verge, Jumat (30/12/2022).
TikTok telah lama membantah bahwa penanganan data penggunanya memprihatinkan, menuduh bahwa data pengguna AS tidak disimpan di China dan informasi tersebut tidak dibagikan dengan pemerintah China.
Namun, pada 23 Desember lalu, investigasi internal menemukan bahwa beberapa karyawan ByteDance (induk TikTok) telah mengakses data TikTok milik jurnalis AS.
Padahal, sebelum-sebelumnya, TikTok mengeklaim pihaknya tidak pernah digunakan untuk menargetkan individu seperti anggota pemerintah AS atau jurnalis.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Amerika Serikat Haramkan TikTok di HP Pemerintahan", Klik untuk baca: https://tekno.kompas.com/read/2022/12/30/07000097/dpr-amerika-serikat-haramkan-tiktok-di-hp-pemerintahan?page=all#page2.