Bagikan :
SONORABANGKA.ID - Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Bangka Belitung pada awal 2023 ini mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2022 lalu.
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Bangka Belitung (Babel) mencatat bila realisasi per tanggal 24 Februari 2023, baru Rp661,09 miliar, melambat sebesar 9,44 persen.
Di dalam TKDD ada beberapa komponen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.
Belanja keseluruhan Pagu Anggaran APBN pada tahun 2023 yaitu Rp9,7 triliun dengan rincian belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp2,7 triliun dan TKDD Rp7 triliun.
"TKDD, transfer ke daerah, DAK Fisik, DAU, DBH, ini berkontraksi artinya melambat, perlambatannya 22,54 persen karena baru terealisasikan 9,44 persen dari total pagu tadi kan Rp7 triliun,"kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Bangka Belitung (Babel), Edih Mulyadi, Minggu (5/3/2023).
Perlambatan terjadi pada realisasi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan Dana Desa.
"Ini yang paling besar, karena DAU harus ditransfer setiap bulan, bayar gaji ASN di pemda, sudah terserap 12,3 persen.
DAU ada perlambatan juga, untuk DBH tersalurkan 15,32 persen, ini tumbuh cukup bagus, karena pertargetan DBH itu terukur karena dasar alokasi tahun sebelumnya.
DID, Dana Desa masih dalam proses, walau sudah ada beberapa pemda yang sudah menyalurkan, besaran masih kecil karena DAK Fisik dimulai bulan depan," ucapnya.
Edih mengatakan terjadi kontraksi dalam realisasi karena terkendala pada administrasi saat pemasukan data dari pemda ke aplikasi.
"Kontraksi karena ada beberapa hal yang menyebabkannya, pertama terkait dengan sistem kita TKDD berjenjang, pemda menginput data ke OM SPAN, baru ada proses penyaluran. Ada dan banyak kejadian, pemda harus mengulang karena dokumen tidak lengkap. Selain memang DAK fisik di Maret akhir baru akan mulai, jelasnya, sebenarnya bulan kedua ini belum kelihatan karena masih dalam proses penyesuaian," terangnya.
Sementara dari total dana desa Rp280,29 miliar, masih belum tersalur hingga dua bulan awal tahun 2023.
"Dana desa itu harus diverifikasi ulang karena bisanya BLT (bantuan langsung tunai), jadi memastikan orang itu masih menerima atau tidak,"ujarnya.
Meski begitu, DJPb mencatat realisasi untuk belanja Kementerian/Lembaga malah terjadi pertumbuhan yang baik.
"Itu sudah 9,85 persen atau Rp270,26 miliar, angka ini untuk pemerintah pusat, tumbuh baik dengan Februari tahun kemarin, pertumbuhanya 28,24 persen, baik untuk KL.
Rinciannya yakni belanja pegawai sudah terserap untuk kementerian 13,11 persen atau Rp142,22 miliar, ini tumbuh.
Belanja barang telah terserap Rp107,18 miliar atau 8,8 persen dari Pagu.
Ada akselarasi belanja barang dan belanja modal juga cukup bagus dibandingkan tahun kemarin," ucapnya.
Artikel ini telah tayang di PosBelitung.co dengan judul Realisasi TKDD di Bangka Belitung Melambat di Awal 2023, DJPb Babel Catat Baru Rp661,09 miliar,, https://belitung.tribunnews.com/2023/03/05/realisasi-tkdd-di-bangka-belitung-melambat-di-awal-2023-djpb-babel-catat-baru-rp66109-miliar.
