Bagikan :
Dia bahkan mengusulkan istilah Hindia Belanda juga harus dihilangkan dari semua buku.
"Uang 4,5 miliar gulden yang dibayarkan Indonesia kepada Belanda harus dikembalikan, dengan bunga yang mencapai 24 miliar," kata dia.
Namun, menurut juru bicara perdana menteri, tidak ada yang akan berubah secara hukum.
Parlemen Belanda mendukung permintaan maaf
Dikutip dari Kompas.tv, Juru bicara Perdana Menteri Rutte setelah perdebatan menyatakan, pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia itu tidak berlaku untuk urusan hukum.
Juru bicara tersebut mengacu pada kontrak-kontrak yang dibuat oleh Belanda antara tahun 1945 dan 1949 terkait urusan di Indonesia. Hal itu tidak berubah. Menurutnya, PBB juga masih menggunakan tanggal 1949.
Menurut juru bicara tersebut, perbedaan ini tidak berhubungan dengan pertanyaan apakah Belanda pada saat itu berperang selama empat tahun melawan negara yang merdeka.
Mayoritas di Parlemen Belanda sepenuhnya mendukung "permintaan maaf mendalam" yang disampaikan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia atas kekerasan yang ekstrem selama perang kemerdekaan antara tahun 1945 dan 1949.
Namun, beberapa partai berpendapat masih ada "pemahaman yang salah" tentang peran sebagian besar tentara Belanda yang bertugas saat itu.
Hari Rabu (14/6/2023), Parlemen Belanda mendiskusikan laporan dari tiga lembaga penelitian terkemuka, termasuk NIOD, Institut untuk Studi Perang, Holokaus, dan Genosida.
