Asosiasi Pengusaha Harap Presiden Baru Paham Isu Ekonomi

SonoraBangka.ID - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W Kamdani mengatakan, pihaknya tak ikut mengintervensi pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Namun, ia berharap capres dan cawapres memahami isu-isu ekonomi.

"Jadi yang dilakukan Apindo adalah memastikan bahwa masukan-masukan yang disampaikan ini akan masuk program ekonomi dari calon presiden sehingga nantinya siapapun yang terpilih akan mengusungkan masukan-masukan dari pengusaha," kata Shinta di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Shinta mengatakan, calon presiden yang terpilih nantinya tentu memiliki program di bidang ekonomi untuk 5 tahun kedepan.

Karenanya, kata dia, asosiasi pengusaha akan turut mengawal program ekonomi tersebut.

"Jadi kita tidak ikut serta siapa itu pemimpinnya, tetapi persoalan ekonomi ini harus dikawal," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, tantangan 5 tahun kedepan adalah menjaga perekonomian agar tetap stabil. Sebab, ketidakpastian ekonomi global akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

Karenanya, ia berharap pemimpin Indonesia yang baru memiliki pemahaman atas kondisi ekonomi.

"Kita melihat dari 3 calon yang menjadi top dari semua survey itu saya lihat sebagian besar bukan orang yg mengerti ekonomi betul. Apapun kita harapkan nanti presidennya itu adalah wakil presidennya orang yang mengerti ekonomi karena challenge kita 5 tahun ke depan pengusaha itu melihat itu adalah ekonomi," kata Sofjan.

Sofjan mengatakan, pemerintah bisa bekerja sama dengan asosiasi pengusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Ini harus kita bantu untuk menyelesaikan sama-sama karena apapun yang terjadi pada ekonomi kita, pengusaha ini paling menderita, tentu rakyat kita juga, jadi persoalan ini harus kita angkat," ujarnya.

Adapun Musyawarah Nasional (MUNAS) XI Apindo menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah, internal organisasi, dan program kerja.

Delapan rekomendasi itu meliputi, optimalisasi modalitas ekonomi, kesamaan pandangan tentang tantangan ekonomi global, SDM berkualitas dan kebijakan ketenagakerjaan yang konsisten, ekonomi jnklusif dan inovatif.

Kemudian jebijakan perdagangan internasional yang adil, roadmap realistis penggunaan energi baru dan terbarukan, sinergi dunia usaha-pemerintah perguruan tinggi membangun UKM naik kelas, dan penguatan kohesi sosial dalam pesta demokrasi berkualitas.