Petugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 pukul 00.00 WIB untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Ken
Petugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 pukul 00.00 WIB untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Ken ( kompas.com)

Alasan Kenapa Pembangunan Transportasi Umum di Daerah Mandek

12 Juli 2023 19:54 WIB

SONORABANGKA.ID - Adalah Tidak cuma soal infrastruktur, ternyata pembangunan transportasi umum di Indonesia juga belum merata ke seluruh daerah-daerah.

Kondisi tersebut, dijelaskan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno, karena pemerintah daerah sering kali tidak punya perencanaan pembangunan dan pengembangan.

"Tantangan baik pusat maupun daerah berkaitan dengan alasan yang klasik, yakni keterbatasan anggaran. Terutama di daerah. Anggaran itu untuk mendanai pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi," kata dia dalam diskusi Instran, Selasa (11/7/2023).

Tapi patut disayangkan, lanjut Hendro, setiap Pemda yang mendatangi pihak Dirjen Perhubungan Darat hanya meminta dana saja tanpa memiliki rancangan pembangunan atau peta jalan (roadmap).

"Setiap hari itu ada saja pemerintah daerah yang datang ke Dirjen Perhubungan Darat. Contoh, hari ini dari Aceh. Semuanya ingin membangun transportasi, tapi semuanya minta anggaran dari pusat," ucapnya.

"Ketika saya tanya, mana roadmap-nya dalam 5-20 tahun ke depan? Semuanya justru angkat tangan dan tidak ada satupun yang bisa menunjukkan roadmap pembangunan transportasi daerahnya," ungkap Hendro.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa sebenarnya Kemenhub sudah memberikan sejumlah bus kepada beberapa Pemda di tahun 2004. Tetapi sampai saat ini, tidak ada satu pun daerah yang mampu mengurusnya.

"Lebih ironis lagi ketika diberi barang dan dikelola oleh badan usaha daerah, seharusnya kan kalau dikasih 2 akan jadi 3 atau lebih. Tapi, ketika ketika dikelola badan usaha daerah itu datang lagi, tetapi mintanya itu uang untuk perbaikan," ucap dia.

Menurut Hendro, salah satu solusi yang dapat dirumuskan agar masalah terkait bisa diurai ialah setiap daerah harus mampu melahirkan ide atau membuat creative financing dalam membangun ekosistem transportasi. 

Creative financing yang dimaksud contohnya seperti Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanan lainnya. Jadi, tidak hanya bergantung pada pusat saja.

"Oleh karenanya kita perlu creative financing dan itu peran kepala daerah bukan hanya datang dan minta," kata Hendro.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Mengapa Pembangunan Transportasi Umum di Daerah Mandek", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2023/07/12/072200515/alasan-mengapa-pembangunan-transportasi-umum-di-daerah-mandek.

SumberKOMPAS.com
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
101.1 fm
103.5 fm
105.9 fm
94.4 fm