Bagikan :
SonoraBangka.id - Rencananya, sekitar lima perwakilan masyarakat Desa Batu Beriga bersama Ketua DPRD Bangka Tengah dan pihak pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan menemui pemerintah pusat membahas soal rencana pertambangan di laut Beriga.
Dijadwalkan pada Selasa (24/10/2023), akan mendatangi Direktorat Minerba Kementerian ESDM RI dan pada Rabu (25/10/2023), akan mendatangi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan RI.
"Kami ada lima orang, 4 orang masyarakat dan 1 orang aparat desa. Nanti kami infonya ada Ketua DPRD, ada dari pihak Pemprov, pihak Bupati, pihak PT Timah dan beberapa anggota dewan Kabupaten," ujar perwakilan masyarakat, Beriga Jorghi saat dihubungi Bangkapos.com, Senin (23/10/2023).
Dia menekankan saat pertemuan itu pihak masyarakat akan menyampaikan penolakan terkait rencana pertambangan di laut Beriga.
"Penyampaian seperti yang terjadi di RDP kemarin, tentang pencabutan izin usaha pertambangan dan merubah zona tambang menjadi zona tangkap dan adat nelayan," tegasnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah, Me Hoa mengatakan pihaknya hadir di tengah masyarakat sesuai kapasitasnya.
DPRD satu suara dengan masyarakat dalam hal ini menolak adanya aktivitas tambang di area tersebut, sebab masyarakat area itu mencari nafkah menangkap ikan atau nelayan.
"Saya dapat konfirmasi bahwa Pemprov hadir. Ada beberapa poin yang menjadi peneguhan kita. Pintu awalnya ini tentang orang bisa ngaju izin karena apa? kita telusuri. Kita sesuai kapasitas kita laksanakan, tapi selebihnya itu di pusat, apa mau direvisi? usulan kita tetap bebas zona tambang," ujar Me Hoa.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Perwakilan Desa Batu Beriga Bakal ke Kementerian ESDM, Sampaikan Penolakan Pertambangan di Laut, https://bangka.tribunnews.com/2023/10/23/perwakilan-desa-batu-beriga-bakal-ke-kementerian-esdm-sampaikan-penolakan-pertambangan-di-laut.
