Pemerintah Pastikan Mayoritas Utang Didominasi Rupiah, Ini Sebabnya

SonoraBangka.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, porsi utang pemerintah dalam bentuk surat berharga negara (SBN) didominasi oleh utang berdenominasi rupiah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, hal itu selaras dengan strategi pemerintah untuk memaksimalkan sumber pembiayaan dalam negeri, sekaligus meminimalisir fluktuasi mata uang asing.

"Secara khusus, dari sisi mata uang, komposisi surat utang pemerintah sebagian besar berdenominasi rupiah," kata dia, dalam diskusi virtual, Kamis (16/11/2023).

Berdasarkan data APBN KiTa edisi Oktober 2023, nilai SBN yang telah diterbitkan pemerintah mencapai Rp 7.012,76 triliun sampai dengan September 2023.

Dari total nilai tersebut, SBN yang diterbitkan dengan mata uang rupiah ialah sebesar Rp 7.012,76 triliun, atau setara dengan 71,75 persen total SBN.

"Ini sejalan dengan kebijakan pembiayaan umum utang, yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan utang dalam negeri dan menggunakan mata uang negeri sebagai pelengkap," tutur Ubaidi.

Lebih lanjut Ubaidi bilang, pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), selaku otoritas moneter, untukk mengatasi volatilitas nilai tukar rupiah.

Sebagai informasi, selain memaksimalkan mata uang dalam negeri, pemerintah juga mengurangi penerbitan utang pada tahun ini dalam rangka memitigasi fluktuasi global.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, pemerintah memutuskan untuk memangkas alokasi pembiayaan anggaran tahun 2023.

Dalam ketentuan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disebutkan, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap rincian pendapatan, belanja, defisit serta pembiayaan negara tahun ini.

Jokowi menyetujui untuk menyesuaikan alokasi pembiayaan utang tahun ini menjadi Rp 421,21 triliun, turun sekitar 39,5 persen dari target APBN 2023 semula sebesar Rp 696,31 triliun.

Pemangkasan itu utamanya dilakukan terhadap instrumen surat berharga negara (SBN). Pemerintah memutuskan untuk memangkas sekitar 38,6 persen target penerbitan SBN, dari seula Rp 712,93 triliun menjadi Rp 437,83 triliun.

Sementara itu, pemerintah tetap mengalokasikan pinjaman secara neto minus. Dalam Perpres disebutkan, alokasi pinjaman yang berasal dari dalam dan luar negeri minus Rp 16,62 triliun.