Bagikan :
SonoraBangka.id - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bakal menginjak usia baru pada 21 November 2023 besok.
Di mana daerah yang kaya akan sumber daya alam itu akan berusia 23 tahun. Tentunya masih banyak harapan yang diinginkan masyarakat untuk kemajuan provinsi ini.
Satu di antaranya seperti yang diungkapkan oleh petani asal Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Bujil Sani. Dengan usia yang telah menginjak 23 tahun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya pada sektor pertanian padi.
Para petani mengharapkan banyaknya dukungan dari pemerintah provinsi agar Bangka Belitung bisa swasembada pangan.
Artinya, pemerintah memiliki kemampuan sebuah dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat. Apalagi dengan ditetapkannya Desa Rias menjadi kawasan lumbung pangan di provinsi itu.
“Sektor pertanian padi juga harus turut diperhatikan. Apalagi Desa Rias ditetapkan sebagai lumbung pangan di Bangka Belitung,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (20/11/2023).
Bujil bilang, saat ini masih banyak permasalahan yang dialami oleh para petani yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.
Kurangnya sarana dan prasarana pertanian menjadi kendala utama untuk meningkatkan produktivitas petani dalam menghasilkan padi. Begitu pula dengan Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan masih jauh dari kata cukup.
Jumlah peralatan yang ada saat ini belum sebanding dengan luasan lahan produksi milik petani. Begitu pula dengan jalan usaha tani juga masih banyak yang belum selesai. Permasalahan ini tentunya diharapkan segera dapat diselesaikan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.
“Alsintan dan jalan usaha tani juga belum maksimal. Ini masih menjadi kendala para petani di desa rias,” sebut Bujil.
Di samping itu sambung Ketua DPC HKTI Bangka Selatan ini, permasalahan pupuk subsidi juga turut menambah karut marut problematik petani padi. Pembelian pupuk subsidi mulai dibatasi oleh pemerintah pusat. Sebelumnya petani bisa mendapatkan alokasi pupuk sebanyak 150 kilogram kini dipangkas setengahnya menjadi 65 kilogram per tahun.
Padahal dalam setahun petani bisa dua kali panen. Sekali masa panen petani biasanya membutuhkan minimal 100 kilogram pupuk untuk hasil panen yang maksimal. Namun karena kebijakan tersebut, petani terpaksa gigit jari dan harus melewati regulasi yang ada.
Apabila terus dipaksakan petani tentunya akan merugi, karena tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan.
“Kalau dikatakan sejahtera, saat ini petani belum sejahtera karena tingginya biaya operasional. Angka keberhasilan petani juga belum bisa mencapai 50 persen. Petani bisa makmur apabila setiap panen hasilnya memuaskan. Minimal setahun dua kali panen,” ungkapnya.
Meskipun demikian kata Bujil, sudah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan mengganti pupuk butiran dengan pupuk cair. Namun perpindahan tersebut dirasa belum optimal karena baru dilakukan perdana pada musim tanam akhir tahun ini.
Pemerintah juga bisa melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga beli gabah di atas Rp4.000 per kilogram.
Dengan harga yang tinggi setidaknya mampu menutupi biaya operasional yang cukup tinggi dari para petani. Begitu pula dengan ditetapkannya Desa Rias sebagai lumbung pangan. Segala bentuk aktivitas pertambangan timah di kawasan tersebut harus diberhentikan tanpa terkecuali. Hal ini untuk ekosistem pertanian yang lebih baik.
“Rias juga sudah dijadikan lumbung padi jadi saya minta semua pertambangan yang ada di desa rias itu disetop. Program pembangunan pemerintah juga jangan asal-asalan seperti irigasi dan bendungan, harus ada transparansi kepada masyarakat,” pungkas Bujil.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Refleksi 23 Tahun Provinsi Bangka Belitung, Minta Sektor Pertanian Lebih Diperhatikan, https://bangka.tribunnews.com/2023/11/20/refleksi-23-tahun-provinsi-bangka-belitung-minta-sektor-pertanian-lebih-diperhatikan.
