Sepertiga Uang Negara Dipakai Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Pahami Isu Perubahan Iklim

SonoraBangka.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk sadar dan memahami pentingnya isu perubahan iklim.

Hal ini mengingat sepertiga anggaran negara dibelanjakan untuk daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu semakin terbuka dengan isu perubahan iklim sehingga uang negara yang dibelanjakan bisa turut dimanfaatkan untuk penanganan isu perubahan iklim.

"Sepertiga dari belanja negara adalah melalui pemerintah daerah. Oleh karena itu, kita juga melakukan berbagai instrument policy motivation kepada local government (pemda)," ujarnya dalam acara World Bank Event, Climate Change and Indonesia's Future, Senin (27/11/2023).

Sri Mulyani menuturkan, berbagai instrumen kebijakan diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pemda sadar terhadap isu perubahan iklim.

Mulai dari dana alokasi khusus (DAK) fisik, yang mana instrumen ini dapat digunakan pemda untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Lalu ada pemberian dana bagi hasil (DBH), yang merupakan instrumen untuk mendanai kebutuhan daerah guna memperbaiki keseimbangan antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

"Dan juga (menggunakan) berbagai instrumen lainnya untuk memotivasi daerah di dalam me-mainstream-kan climate change (perubahan iklim)," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan, dalam upaya mendukung penanganan perubahan iklim, pemerintah juga telah mengembangkan instrumen fiskal.

Salah satunya dalam bentuk green bond atau surat utang yang difokuskan untuk membiayai kegiatan yang ramah lingkungan.

Penerbitan surat utang itu dikombinasikan juga dengan obligasi berbasis syariah atau sukuk. Sejak 2018, Indonesia sudah menerbitkan Green Sukuk secara global senilai 5 miliar dollar AS.

Sementara di dalam negeri, sejak 2019 pemerintah sudah menerbitkan Green Sukuk Ritel senilai Rp 21,8 triliun. Penerbitan instrumen surat utang hijau ini pun telah berhasil mereduksi CO2.

"Di 2018 kita menurunkan 5,7 juta ton CO2, kemudian 3,2 juta ton CO2 di 2019, 1,4 juta ton 2020, dan 222,674 juta ton CO2 pada 2022. Ini semuanya tidak berdasarkan hitungan kita sendiri, di-audit oleh lembaga-lembaga yang kredibel," pungkasnya.

Tag: