Bagikan :
SonoraBangka.id - Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang meminta untuk melakukan efisiensi anggaran pada APBN dan APBD 2025.
Dalam instruksi tersebut diminta agar seluruh seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengurangi anggaran yang tidak produktif, seperti acara serimonial, FGD, hingga perjalanan dinas yang harus disesuaikan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya, mengatakan, kebijakan pemangkasan anggaran tentu menimbulkan hal positif dan negatif.
"Kebijakan positifnya kondisi ini akan menjadi motivasi buat Pemkab maupun DPRD mulai berpikir. Bagaimana caranya meningkatkan PAD yang sebesar-besarnya agar bisa menutupi anggaran yang dipangkas. Serta bagaimana kita berhemat dalam pembangunan jangan banyak mubazirnya," kata Deddi kepada Bangkapos.com, Selasa (18/2/2024).
Ia menegaskan, perlu adanya skala prioritas kedepannya yang harus jelas, terutama untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Barat.
"Tentu akan ada negatifnya yaitu justru bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam agar manfaat jangka panjangnya tetap sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.
Senada disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih, mengatakan DPRD dan Pemkab Bangka Barat bakal membahas Inpres efisiensi angaran ini pada 20 dan 21 Februari 2025 mendatang.
"Terkait inpres itu, badan musyawarah menjadwalkan di tanggal 20 dan 21 ini bakal mengadakan rapat pembahasan anggaran bersama tim TAPD. Disitu, kita ingin melihat apakah akan dilaksanakan recofusing anggaran. Menyesuaikan dengan APBD yang sudah disahkan untuk 2025," kata Marudur.
Politikus PDIP ini melihat kondisi APBD saat ini, perlu disesuaikan dengan kebutuhan program kerja masing masing instansi.
Nantinya, teknis pembahasan dilakukan tim TAPD yang merumuskan apa saja, bakal dilaksanakan dan DPRD melihat terkait efisiensi anggaran atau tidak.
"Setiap OPD perlu efisiensi akan dihitung, pasti kita tetap mengupayakan program yang menyangkut ke masyarakat. Dari pendidikan, kesehatan hal lainnya, jangan sampai dipotong," harapnya.
Tetapi berkaitan dengan kegiatan seremonial dan perjalanan dinas dikatanya, perlu dilakukan penyesuaian.
"Perjalanan dinas, seremonial, itu dapay disesuaikan tidak berdampak, termasuk juga DPRD, kami paling siap, tidak ada masalah. karena kita otomatis menyesuikan semua OPD," katanya
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Anggaran Kena Efisiensi dan Pemangkasan, DPRD Babar Sarankan Pemda Cari Cara Tingkatkan PAD, https://bangka.tribunnews.com/2025/02/18/anggaran-kena-efisiensi-dan-pemangkasan-dprd-babar-sarankan-pemda-cari-cara-tingkatkan-pad?jxrecoid=7d09a63b-e6e2-4974-9c87-5200b59aebf2~hp_tbn&source=widgetArtikelRekomendasi&engine=JXA.
Penulis: Riki Pratama | Editor: Hendra
