Bagikan :
SonoraBangka.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melakukan efisiensi anggaran secara ketat untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang 2025 tetap berjalan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, mengungkapkan bahwa langkah ini tidak mudah karena harus mengorbankan sejumlah program pembangunan masyarakat.
"Kasihan masyarakat, seharusnya anggaran ini untuk kegiatan pembangunan. Tapi, demi Pilkada ulang, kami harus melakukan penyesuaian. Kami bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkomitmen untuk mengetatkan ikat pinggang agar anggaran bisa dialihkan," ujar Unu kepada awak media, Jumat (21/2/2025).
Ia menegaskan bahwa penghematan ini dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pangkalpinang untuk menyesuaikan kembali anggaran mereka.
"Kami berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang sudah bersedia melakukan efisiensi lagi. Kami juga mohon pengertian dari semua pihak karena kondisi ini memang berat. Tapi, ini harus kita hadapi bersama," katanya.
Efisiensi ini semakin mendesak setelah adanya penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025.
Keputusan tersebut mengurangi alokasi anggaran Pemkot Pangkalpinang sebesar Rp4,5 miliar, yang sebelumnya dialokasikan untuk sektor Pekerjaan Umum.
"Kita kehilangan Rp4,5 miliar yang semula untuk pembangunan. Jadi, kita harus benar-benar selektif dalam mengalokasikan anggaran," jelas Unu.
Pemkot Pangkalpinang telah menganggarkan Rp24,8 miliar untuk Pilkada ulang 2025, yang akan dicairkan dalam tiga tahap. Dari total anggaran tersebut, KPU Kota Pangkalpinang mendapatkan Rp16,2 miliar, Bawaslu Rp5,1 miliar, sementara sektor pengamanan melibatkan TNI dan Polri masing-masing Rp1,5 miliar dan Rp1,9 miliar.
Unu menegaskan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah sedang sulit, Pemkot tetap berusaha memastikan Pilkada ulang berjalan dengan baik.
Namun, ia juga berharap ada dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi agar beban APBD tidak semakin berat.
"Kami sudah melakukan berbagai penghematan, tapi kalau ada bantuan dari pusat atau provinsi, tentu akan lebih meringankan. Dengan atau tanpa itu, kita harus tetap memastikan Pilkada berjalan dengan baik agar Pangkalpinang segera memiliki kepala daerah definitif," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul OPD Pangkalpinang Kencangkan Ikat Pinggang, Efisiensi untuk Biaya Pilkada Ulang 2025, https://bangka.tribunnews.com/2025/02/21/opd-pangkalpinang-kencangkan-ikat-pinggang-efisiensi-untuk-biaya-pilkada-ulang-2025.
Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Hendra
