Maryam Harap BPH Migas Perketat Pengawasan dan Pemetaan Penyaluran BBM Subsidi di Babel

SonoraBangka.id - Anggota DPRD Bangka Belitung ( Babel ), Maryam mengimbau BPH Migas melakukan pemetaan kebutuhan dan melakukan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi para nelayan.

Hal itu perlu dilakukan sehingga penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan, dapat tepat sasaran dan tidak diselewengkan untuk sesuatu yang bukan peruntukkannya.

"Kian lengkap kondisi Bangka Belitung saat ini, urusan timah ilegal belum lagi berakhir beralih ke BBM jenis solar. Dalam hitungan hari penangkapan terkait penyalagunaan solar subsidi, berada di dua titik lokasi yakni Pangkalpinang dan Bangka Tengah. Hal ini tentunya mengundang tanya yang perlu di telisik lebih jauh, ada apa gerangan dengan Bangka Belitung," ujar Maryam, Sabtu (22/2/2025).

Srikandi Partai Demokrat ini mengatakan, maraknya aktivitas penyalahgunaan BBM Subsidi, tak lepas dari lemahnya pengawasan dari pemerintah dan pihak terkait.

Bahkan, dirinya menduga pemerintah dan BPH Migas tidak melakukan sinkronisasi antara penyaluran BBM Subsidi dan kebutuhan pengguna sehingga 'over supplier' menjadi salah satu celah terjadinya penyalahgunaan BBM Subsidi tersebut.

"Ini yang harus diperhatikan bersama, Babel inikan bukan lagi rahasia bahwa daerah pertambangan, kemudian dikelilingi laut otomatis profesi nelayan lumayan banyak, terdapat pelabuhan-pelabuhan yang beraktivitas bongkar muat barang, otomatis truk pengangkut barang yang menggunakan bahan bakar solar diseluruh Babel ini jumlah pun banyak, belum lagi kendaraan pribadi yang menggunakan jenis bahan bakar Solar, mesin diesel pribadi yang digunakan masyarakat untuk cadangan penerangan, dari kesemua ini apakah kebutuhan BBM berjenis solar ini bisa terpenuhi," ucapnya.

"Harusnya pemerintah yang diwakili oleh BPH Migas memiliki data yang lengkap tentang Babel, saya berharap Pemerintah Daerah Babel mensinkronisasikan apa saja yang akan menjadi kebutuhan mendasar di Bangka Belitung terkait BBM berjenis solar ini," tambahnya.

Disamping itu, Maryam menyoroti Pemerintah Daerah juga harus dapat memperhitungkan tenggang waktu ketika para nelayan tidak bisa pergi melaut lantaran cuaca buruk dan menyampaikan hal tersebut ke BPH Migas, sehingga penyaluran BBM Subsidi jenis solar dapat dibatasi sehingga dapat mengantisipasi adanya upaya penyalahgunaan BBM Subsidi tersebut.

"Karena disaat cuaca ekstrem dan nelayan tidak bisa melaut makan disaat itulah pasokan BBM Subsidi berjenis solar khusus bagi nelayan tidak terserap sesuai dengan peruntukannya. Lalu dikemanakan solar itu? Nah disinilah indikasi penyalahgunaan BBM Subsidi begitu tinggi dan menjadi celah bagi oknum untuk memanfaatkan situasi ini," jelasnya.

Sementara itu meminta antara penyaluran dan pemanfaatan BBM harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain, sehingga subsidi yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

"Kita berharap agar pendataan kebutuhan akan BBM jenis solar di Bangka Belitung ini diperhitungkan dengan baik dan terperinci agar tidak terjadi penyalahgunaan solar bersubsidi. Saya pikir upaya pencegahan harus dimulai dari perencanaan, perhitungan dan juga pengawasan," ungkapnya.