Bagikan :
SonoraBangka.id - Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Ketua Bumdes Bahari Jaya Desa Batu Beriga tampak kompak menandatangani NKB.
Menindaklanjuti hasil rakor rencana tata kelola kerja sama kemitraan terkait jasa penambangan komoditas timah di Provinsi Bangka Belitung yang digelar Februari lalu, maka hari ini (Kamis, 20/03/2025) digelar kegiatan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) antara PT Timah Tbk dengan bumdes/koperasi, bertempat di Graha Timah, Pangkalpinang.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Reda Manthovani, menyampaikan bahwa kesepakatan merupakan perwujudan kehadiran negara untuk rakyat, dimana kekayaan alam dimanfaafkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
“Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola tambang timah dalam wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Hal ini sejalan dengan fungsi kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis, yaitu untuk memastikan setiap proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ungkap Reda.
Dirinya juga menyampaikan harapan atas terlaksananya kesepakatan ini.
“Kami berharap dengan kerja sama dan sinergi semua pihak, tata kelola pertambangan di Indonesia akan semakin baik, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Saya harap bumdes dan koperasi bisa memanfaatkan kerja sama ini dengan baik dan kami kejaksaan akan terus memonitor,” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyampaikan pentingnya kehadiran aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kerja sama ini.
“Alhamdulillah, kami (Pemkab Bateng dan Kejari Bateng) hadir untuk menandatangj NKB. Di kesepakatan ini kami sebagai pendamping atau saksi kesepakatan kerja sama kegiatan penambangan IUP PT Timah Tbk dengan Bumdes Desa Beriga. Kehadiran Kejagung di sini bisa lebih menguatkan dan mengokohkan pelaksanaan kerja sama ini,” ucap Algafry.
Senada dengan Jamintel Kejagung RI, Bupati Bateng juga berharap pelaksanaan kerja sama ini berjalan lancar dan kesejahteraan rakyat meningkat.
“Kerja sama ini semuanya berpayung hukum, semua dikawal oleh Kejagung, jadi aman tidak ada yang ilegal,” imbuhnya.
