Bagikan :
SonoraBangka.id - Plt Ketua DPRD Bangka Belitung ( Babel ) menerima Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Nelayan Pesisir Bangka Barat yang mengadukan adanya aktivitas pertambangan jenis Ponton Isap Produksi (PIP) milik mitra PT. Timah dinilai telah meresahkan masyarakat nelayan di daerah itu.
Menanggapi aspirasi nelayan tersebut, Amri Cahyadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan ternyata secara zonasi yang diatur dalam RZWP3K menetapkan bahwa daerah tersebut masuk ke dalam zona tambang.
"Karena daerah itu memang sudah existing IUP PT. Timah yang berlaku sampai tahun 2025, nah karena itu IUP PT. Timah, kewenangan memberikan pekerjaan kepada mitra itu hak dari PT. Timah," kata Amri di ruang kerjanya.Kamis (15/10/20).
Amri mengungkapkan, mitra PT. Timah tersebut juga sudah mengantongi izin Amdal yang dikeluarkan pada tahun 2015 untuk melakukan aktivitas pertambangan di daerah itu.
"Kegiatan dari PIP itu sendiri menimbulkan kekeruhan, namun menurut Dinas Lingkungan Hidup itu masih sesuai dengan dokumen lingkungan yang ada di Amdal, teman-teman dari Forum Nelayan Pesisir Bangka Barat pun mengakui bahwasanya itu adalah IUP PT. Timah, dan tidak salah PT. Timah melalui mitranya melakukan kegiatan itu," ungkap Amri Cahyadi.
Sehingga menurut Amri Cahyadi untuk mencari solusi yang tepat, pihaknya telah meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk memanggil PT. Timah dengan mitranya bersama Forum Nelayan Pesisir Bangka Barat untuk diajak musyawarah terkait tanggung jawab dari mitra PT. Timah terhadap masyarakat desa yang berdampak dari aktivitas pertambangan PIP ini.
"Mudah-mudahan ada win-win solution nya sehingga tidak hanya Desa Sungai Buluh saja yang terdampak dan mungkin mendapat kompensasi atau bantuan berupa CSR, tetapi daerah sebelahnya juga ikut mendapatkan perhatian," pungkasnya.
