Bagikan :
SONORABANGKA.ID - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bangka Belitung mengadakan Uji Coba Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) di Puskesmas Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, Senin (1/2/2021).
Uji coba KB MKJP ini dilaksanakan menggunakan Dana BOKB (DAK Non Fisik Sub Bidang KB) Tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah menyampaikan, pelaksanaan pelayanan program KB senantiasa terintergrasi dengan kegiatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
Selain itu, disebutkan juga bahwa ini merupakan salah satu upaya pemecahan hak-hak reproduksi penduduk Indonesia, sebab metode MKJP dinilai lebih efisien karena dapat dipakai dalam waktu yang lama serta lebih aman dan efektif.
"Modifikasi-modifikasi mengenai masalah kontrasepsi terhadap penduduk Indonesia ini semakin bagus dan semakin banyak, sehingga kini kita mengenal ada KB yang namanya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang," tutur Abdul Fatah.
Ia juga mengatakan, metode kontrasepsi jangka panjang ini memiliki banyak macam yang kemudian bisa memberikan pilihan-pilihan kepada para akseptor-akseptor yang mau menggunakannya.
"Memberi banyak pilihan, mau menggunakan yang mana, seperti misalnya yang pertama adalah mengenai masalah pemasangan IUD (Intra Uterine Device) pada rahim, kemudian yang kedua adalah Implan, kemudian ada juga pemasangan secara operasional untuk pria dan MOW untuk operasional wanita," terang Abdul Fatah.
Menurutnya, semua prorgam KB ini dilakukan dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia.
Sementara itu, Inspektur Utama BKKBN RI, Ari Dwikora menuturkan, KB MKJP adalah metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan menghentikan kesuburan dalam jangka panjang.
"MKJB ini metode kontrasepsi jangka panjang dan dianggap lebih efektif daripada yang jangka pendek. Jangka pendek kan pil, orang bisa lupa, suntik masanya pendek harus suntik lagi, kalau lupa nanti gagal KB nya," kata Ari.
Ari menuturkan, KB jangka panjang ini meliputi Intra Uterine Device (IUD), Implant (susuk KB) dan Kontrasepsi mantap (Kontap) yang semua ini di lakukan dalam rangka pengendalian laju penduduk yang ada di Indonesia.
Ia pun menambahkan, karena kini biaya pelayanan MKJP sudah dialokasikan dan dikelola oleh Kabupaten/ Kota, maka diharapkan pelayanannya lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat.
Selain itu, ia juga mengharapkan adanya partisipasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk turut menyediakan anggaran, sebab menurutnya, dana dari APBN yang telah disiapkan tentu tidak bisa mengcover program ini sepenuhnya.
"Nah tentu, itu dari APBN, itu tidak bisa mengcover semua, tentu sangat diharapkan pula partisipasi pemerintah kabupaten/ kota untuk juga menyediakan anggarannya, jadi tidak sepenuhnya dari kita, itu semaksimal yang APBN bisa," pungkasnya.
