Bagikan :
SonoraBangka.id - Dari segi ketahanan pangan dan ketahanan energi, Bangka Belitung saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Bangka Belitung berupaya mengelola hasil komoditi pangan yakni sagu melalui pabrikasi sebagai pengganti terigu yang notabene masih impor, dan juga pemanfaatan bahan baku thorium sebagai sumber energi yang kerap dikirim keluar Babel tanpa diolah terlebih dahulu.
Wacana tersebut menjadi bahan audiensi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman saat memperkenalkan komoditi pangan asal Bangka Belitung dan sumber mineral yang banyak terdapat di Babel untuk dikelola, bersama Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Laksda TNI Harjo Susmoro dan tim, belum lama ini.
"Thorium adalah sumber mineral asal Bangka Belitung yang lebih ramah lingkungan dengan limbah radioaktif yang juga lebih rendah dibandingkan uranium. Sedangkan untuk komoditi sagu, Babel sudah ada pabrik yang siap untuk expand," tutur orang nomor satu di Babel ini.
Gubernur mengatakan bahwa, Bangka Belitung memiliki potensi untuk mengelola komoditinya. Seperti sagu yang sudah dikelola secara pabrikasi sehingga dapat dijadikan modal agar tidak terlalu berharap kepada terigu yang masih impor. Jadi, jika ada sagu yang lebih bagus, mengapa tidak digunakan secara optimal. Dan terkait pemanfaatan sagu, gubernur siap bekerjasama dan mengirimkan data yang terakurasi.
Dirinya juga menjelaskan manfaat bahan baku thorium dari segi ketahanan energi. Thorium yang merupakan mineral asal Babel akan sangat disayangkan jika terus-menerus dikirim keluar tanpa dikelola terlebih dahulu. Gubernur menyebut bahwa Bangka Belitung sangat kaya, hanya saja masih terkendala dalam mengolah hasil kekayaannya tersebut, misalnya thorium.
"Harapan saya, kedua hal ini akan menjadi bahan kajian dari Wantannas sebagai lembaga yang pimpinannya adalah Presiden langsung. Tentunya ini akan lebih cepat sampai kepada pak Presiden," papar gubernur.
"Saya sangat bersyukur atas kunjungan Wantannas dalam memberikan masukan mengenai kebijakan Pemerintah RI terhadap dua hal ini, khususnya di Bangka Belitung," tambahnya.
