Bagikan :
Hal ini tentunya perlu didorong oleh tenaga kesehatan sebagai relawan yang dikonversi menjadi tenaga vaksinator dari tim relawan dengan bersinergi dengan Dinkes dan BKKBN. Hal ini diungkapkan oleh salah satu peserta rapat dari unsur Polri yang menyarankan untuk menambah relawan vaksinator dari unsur sekolah kebidanan untuk diberdayakan sebagai mitra yang menunjang operasionalisasi dengan sistem honororium sebagai apresiasi.
Selain itu dijelaskan Wakapolda, jumlah gerai vaksin aktif saat ini dari unsur TNI, Polri dan Pemda berjumlah total 88 gerai dimana satu gerai harus melayani rata-rata target 20.000 per hari, maka 1 gerai harus melayani 227 orang per hari. Wakapolda mengatakan perlu menerapkan strategi dalam mengatasi hal tersebut.
"Saat ini, kita masih melaksanakan tugas secara parsial atau sendiri-sendiri yang bersifat istansional sehingga capaiannya tidak optimal. Maka diputuskan dibentuklah satgas yang menggabungkan tiga unsur utama, yakni TNI, Polri dan Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan sebagai unsur utama," jelasnya.
Wakapolda menjelaskan tidak ada lagi target Polri berapa, TNI berapa atau Dinas Kesehatan berapa. Semua dijadikan satu, duduk bersama dalam satu meja dalam bentuk satgas, sehingga optimisme capaian akan optimal.
Disisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Babel, Andri Nurtito mengatakan hambatan yang dirasakan apabila dilakukan vaksinasi masal adalah antusiasme masyarakat cukup baik, namun disaat yang bersamaan tidak dapat menghindari adanya kerumunan.
Tapi sekarang sudah ada inovasi dari Kabupaten untuk membuat aplikasi sehingga peserta vaksinasi dapat hadir sesuai jam yang ditetapkan. Akan tetapi tidak semua peserta vaksin adalah IT minded sehingga masih datang dan berkerumun.
"Ada beberapa vaksinator yang akhirnya tertular. Dan ini merupakan kendala yang harus dipikirkan, dan vaksinator kita saat ini menjadi sasaran tracing dan tracking juga nantinya," jelasnya.
Andri berharap alokasi vaksin yang diberikan dapat lebih banyak lagi untuk mengimbangi kecepatan vaksinasi harian yang telah ditetapkan.
"Jadi, kecepatan tertinggi saat ini baru 8000 suntikan perhari mengimbangi ketersediaan vaksin. Pada prinsipnya kami dari sektor kesehatan siap untuk percepatan, namun kami butuh bantuan dari TNI, Polri, lintas sektor termasuk BKKBN, BPBD dan Dinsos," ujarnya.
