SonoraBangka.id - Demi memacu percepatan penanganan lonjakan dan pencegahan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah bersama stakeholder terkait terus bersinergi dalam Rapat Teknis Tindaklanjut Pembentukan Subsatgas percepatan penanganan Covid-19 di Ruang Rapat Tanjung Pesona Kantor Gubernur Babel, Kamis (19/08/2021).
"Kunci bergerak yang pertama adalah adanya ketersediaan, pendukung, sinergi dan kemudian lakukan pergerakan. Jadi, ketika kita akan melakukan tracing dan tracking, kita harus tahu mana alatnya, mana rapid test antigennya, inventarisasi sumbernya, sehingga dapat dilakukan dalam satu waktu. Kita juga harus jelas bagaimana mekanisme pelaksanaannya, apakah dilakukan secara sporadis atau sistematis," jelas Wagub saat membuka rapat.
Struktur kerja tim satgas dipaparkan secara langsung oleh Wakapolda Babel, Brigjen Pol Umardani yang terdiri dari lima eleman, yakni
1. Subsatgas Edukasi dan Sosialisasi dari unsur Dinkes, Kemenag, MUI, Disdik Babel, TNI dan Polri;
2. Subsatgas Mobilisasi dari unsur TNI, Polri, Pol PP, Lurah/Kades dan Relawan;
3. Subsatgas Vaksinasi dari unsur TNI, Polri, Dinkes, Mitra, Politikes, SPK/Kebidanan dan IDI;
4. Subsatgas Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari unsur TNI, Polri, BPBD, KKP, dan Dinkes;
5. Subsatgas Data dan Laporan dari unsur Dinkes, TNI dan Polri.
Melihat paparan yang disampaikan Wakapolda Babel, Wagub mengarahkan agar subsatgas yang akan dibentuk ini dapat memahami tugas dan beban kerjanya masing-masing sehingga dapat mengoptimalkan kerja masing-masing subsatgas yang terdiri dari lima elemen tadi. Kemudian hasil dari rapat ini dapat dilaporkan kepada gubernur.
Dirinya menyebut tim pergerakan satgas ini juga harus saling bersinergi dengan tingkat Kabupaten/Kota hingga Kecamatan. Tugas Provinsi dalam hal ini adalah mengadvokasi, mengevaluasi, mendorong serta menguatkan terutama kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penanganan percepatan Covid-19.
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan agar masing-masing Subsatgas dapat mengurai berapa beban kerja yang harus dilakukan sesuai jumlah penduduk Babel sebanyak kurang lebih 1.517.580 jiwa. Dengan rumusan tersebut, ia mengharapkan dapat menentukan berapa banyak orang dengan wajib vaksin. Tujuannya tidak lain untuk menentukan kebutuhan vaksin dan ketersediaan vaksin yang tersedia, dan menentukan target vaksin dalam satu hari.
Terkait isoter, Wagub menjelaskan bahwa tiap Kabupaten/Kota di Babel harus memiliki isoter terpadu, seperti yang sudah tersedia di Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah. Kedepan isoter akan diadakan hingga tiap Kecamatan.
Sementara itu, Wakapolda Babel, Brigjen Pol Umardani mengatakan pihaknya siap melaksanakan amanah terkait percepatan Covid-19 dengan catatan bahwa segala sesuatu yang dapat dikerjakan bersama-sama, karena tidak ada sehebat apapun sebuah institusi bisa melakukan sendiri, dibutuhkan kolaborasi, kerjasama, koordinasi serta sinergitas.
"Mari kita memperbaiki kinerja kita sehingga mampu menekan angka laju penyebaran Covid-19. Alhamdulillah laporan harian saat ini Babel grafiknya semakin menurun dan membaik," paparnya.
Wakapolda menjelaskan kondisi di lapangan saat ini tercatat, 21 orang masyarakat menjadi target yang harus divaksin tiap satu orang vaksinator, dengan catatan 938 jumlah total vaksinator yang ada di Babel bekerja semua. Padahal 938 orang ini tidak setiap hari bertugas sebagai vaksinator.
Hal ini tentunya perlu didorong oleh tenaga kesehatan sebagai relawan yang dikonversi menjadi tenaga vaksinator dari tim relawan dengan bersinergi dengan Dinkes dan BKKBN. Hal ini diungkapkan oleh salah satu peserta rapat dari unsur Polri yang menyarankan untuk menambah relawan vaksinator dari unsur sekolah kebidanan untuk diberdayakan sebagai mitra yang menunjang operasionalisasi dengan sistem honororium sebagai apresiasi.
Selain itu dijelaskan Wakapolda, jumlah gerai vaksin aktif saat ini dari unsur TNI, Polri dan Pemda berjumlah total 88 gerai dimana satu gerai harus melayani rata-rata target 20.000 per hari, maka 1 gerai harus melayani 227 orang per hari. Wakapolda mengatakan perlu menerapkan strategi dalam mengatasi hal tersebut.
"Saat ini, kita masih melaksanakan tugas secara parsial atau sendiri-sendiri yang bersifat istansional sehingga capaiannya tidak optimal. Maka diputuskan dibentuklah satgas yang menggabungkan tiga unsur utama, yakni TNI, Polri dan Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan sebagai unsur utama," jelasnya.
Wakapolda menjelaskan tidak ada lagi target Polri berapa, TNI berapa atau Dinas Kesehatan berapa. Semua dijadikan satu, duduk bersama dalam satu meja dalam bentuk satgas, sehingga optimisme capaian akan optimal.
Disisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Babel, Andri Nurtito mengatakan hambatan yang dirasakan apabila dilakukan vaksinasi masal adalah antusiasme masyarakat cukup baik, namun disaat yang bersamaan tidak dapat menghindari adanya kerumunan.
Tapi sekarang sudah ada inovasi dari Kabupaten untuk membuat aplikasi sehingga peserta vaksinasi dapat hadir sesuai jam yang ditetapkan. Akan tetapi tidak semua peserta vaksin adalah IT minded sehingga masih datang dan berkerumun.
"Ada beberapa vaksinator yang akhirnya tertular. Dan ini merupakan kendala yang harus dipikirkan, dan vaksinator kita saat ini menjadi sasaran tracing dan tracking juga nantinya," jelasnya.
Andri berharap alokasi vaksin yang diberikan dapat lebih banyak lagi untuk mengimbangi kecepatan vaksinasi harian yang telah ditetapkan.
"Jadi, kecepatan tertinggi saat ini baru 8000 suntikan perhari mengimbangi ketersediaan vaksin. Pada prinsipnya kami dari sektor kesehatan siap untuk percepatan, namun kami butuh bantuan dari TNI, Polri, lintas sektor termasuk BKKBN, BPBD dan Dinsos," ujarnya.