Bagikan :
SonoraBangka.id – Demi mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik, Itjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama KPK dan BPKP melaunching program Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi Tahun 2021.
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel), Abdul Fatah memberikan apresiasinya dengan mendukung dan mengatakan siap untuk berpartisipasi dalam program MCP yang diluncurkan.
“Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk saling mendukung dalam hal pencegahan praktik korupsi khususnya di Kepulauan Bangka Belitung,” ujar wagub belum lama ini.
Peluncuran MCP ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dengan memberikan apresiasi atas kerja sama unsur Kemendagri, KPK, dan BPKP dalam meluncurkan sistem MCP atas pencegahan korupsi serta penyimpangan lainnya. Dirinya mengimbau agar sistem ini dapat didukung oleh seluruh Kepala Daerah dengan menugaskan para inspekturnya agar terkoneksi dengan sistem MCP.
“Ada sebagian besar daerah yang telah terkoneksi dengan sistem ini, tapi sebagian daerah lagi masih belum tersambung,” ujarnya.
Dirinya dalam kesempatan ini juga menjelaskan hal-hal yang sering menjadi temuan umum agar dapat diperbaiki, yaitu perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang kurang tepat, prinsip pengawasan, pengawas internal (APIP) harus diperkuat, dan peran Kementerian Dalam Negeri.
